Breaking News:

Lebaran 2021

UPDATE Larangan Mudik 2021, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Siapkan 51 Posko di Pelabuhan Pantau

Ditjen Hubla Kemenhub menyiapkan posko di 51 pelabuhan pantau sebagai tindak lanjut larangan Mudik Lebaran 2021 oleh pemerintah.

BKIP Kemenhub
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo menyebutkan, 51 posko di pelabuhan pantau ini akan didirikan mulai H-15 Hari Raya Idul Fitri hingga H+15. Foto ilustrasi: Posko Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru 2021 bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menyiapkan posko di 51 pelabuhan pantau sebagai tindak lanjut larangan Mudik Lebaran 2021 oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo menyebutkan, 51 posko di pelabuhan pantau ini akan didirikan mulai H-15 Hari Raya Idul Fitri hingga H+15.

"Pada periode larangan Mudik Lebaran 6-17 Mei 2021, kami akan menyiapkan beberapa kesiapan seperti adanya posko pantau di pelabuhan," ucap Agus dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/4/2021).

Video: Jelang Ramadan Petugas Sidak Kamar Warbin Lapas Salemba

Ia juga menyebutkan, dalam periode larangan mudik ini seluruh angkutan transportasi laut untuk penumpang tidak diizinkan untuk beroperasi.

"Tetapi sama seperti moda transportasi lain, ada pengecualian terhadap angkutan kapal yang dibolehkan beroperasi seperti kapal logistik dan kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia," kata Agus.

Agus juga menyebutkan, untuk angkutan transportasi laut  antar kecamatan dan provinsi tidak berlaku kebijakan larangan mudik dan tetap berjalan normal.

Baca juga: Mudik Lebaran Dilarang, Kemenhub Terbitkan PM 13/2021 Tentang Aturan Pengendalian Transportasi

Baca juga: Tindak Lanjut Larangan Mudik, ASDP Merak Diminta Hentikan Penjualan Tiket Online Penyeberangan Ferry

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, dalam PM No 13 Tahun 2021 ini dengan tegas melarang penggunaan transportasi pada semua moda mulai dari darat, laut, udara dan kereta api.

"PM ini berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Kemudian, dalam PM ini juga mengatur pengecualian terhadap transportasi yang boleh melakukan mobilitas pada masa libur lebaran," kata Adita.

Selain itu, Adita juga menyebutkan dalam PM No 13 Tahun 2021 juga akan diatur ketentuan pergerakan transportasi pada periode 6-17 Mei 2021 dalam wilayah aglomerasi.

Sebelumya, Kemenhub juga telah melakukan survei kepada masyarakat, terkait adanya kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021.

Baca juga: Antisipasi Pemudik Nekat, Pemerintah Prioritaskan Vaksinasi Covid-19 Lansia di Kota Tujuan Mudik

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, dari hasil survei tersebut ditemukan bahwa bila tidak ada larangan mudik maka 81 juta orang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka.

"Kemudian dari survei juga menemukan dengan adanya larangan Mudik lebaran 2021, sebanyak 27 juta orang akan tetap melakukan perjalanan ke kampung halaman," kata Budi Karya dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/4/2021).

Budi Karya menjelaskan, survei ini dilakukan terhadap sejumlah responden yang banyak dan ditemukan bahwa meski ada larangan mudik masih ada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman.  (Hari Darmwan)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved