Breaking News:

Teroris

Ketua Presidium IPW Minta Polri Menperhatikan Permintaan Kedubes AS pada Warganya Soal Teroris

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengatakan peringatan dini dikeluarkan Kedubes AS agar warganya menghindari mal, kerumunan, dan tempat hiburan.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Valentino Verry
Istimewa
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan peringatan dini yang dikeluarkan Kedubes AS agar warganya menghindari mal, kerumunan, dan tempat tempat hiburan karena ancaman teroris di Indonesia masih tinggi, perlu disikapi Polri. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan peringatan dini yang dikeluarkan Kedubes AS agar warganya menghindari mal, kerumunan, dan tempat tempat hiburan karena ancaman teroris di Indonesia masih tinggi, perlu disikapi Polri dengan membersihkan sarang terorisme dan radikalisme yang bisa mengancam ketertiban umum. 

"Kami mendesak Kabaintelkam Polri bekerja keras dan membuat langkah langkah nyata untuk membersihkan kantong kantong terorisme dan radikalisme di negeri ini," kata Neta, kepada Warta Kota, Jumat (9/4/2021).

Tujuannya kata Neta, agar kelompok terorisme tidak punya ruang gerak untuk beraksi. 

Sebab dalam peringatan dininya yg dikeluarkan 7 April itu, Kedubes AS menyebutkan, pasca terjadinya teror bom di Makassar pada 28 Maret dan teror penembakan di Mabes Polri pada 31 Maret, disebutkan bahwa ancaman terorisme di Indonesia masih tinggi.

Baca juga: Terduga Teroris Nouval Farisi Menyerahkan Diri ke Polsek Setiabudi, Dua Lagi Masih Buron

Baca juga: Mantan Direktur Pencegahan BNPT: Bencana Alam Bisa Jadi Pintu Masuk Radikalisme dan Terorisme

"Potensi ancaman teroris memang masih tinggi. Di Jabodetabek misalnya, sejumlah kantong teroris sudah diacak acak polisi, tapi di kawasan Depok, Tangsel, dan Tangerang belum berhasil ringkus," kata Neta. 

Dari pendataan IPW katanya sedikitnya ada 11 daerah yang rawan teroris di Indonesia, yakni Jakarta, Jabar, Jateng, Jogja, Jatim, Papua, Sulsel, Sulteng, Lampung, Sumut, dan Banten.

"Di Banten berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan polisi. Antara lain mengumpulkan kiai kampung, penyuluh agama, dan guru madrasah di seluruh Banten," kata Neta. 

Tujuannya kata dia agar faham radikalisme, terorisme dan intoleransi bisa diminimalisir. 

Bahkan dialog dengan eks napi teroris (napiter) aktif dilakukan. 

"Misalnya, Yayasan Lingkar Perdamaian bersama Polda Banten, pekan lalu melakukan seminar kebangsaan dan agrokultural. Seminar ini dilakukan untuk mengubah mindset anggota Yayasan Lingkar Perdamaian dan Bina Insan Mandiri yang sebagian besar adalah napiter," kata Neta.

Lewat dialog, diskusi, dan seminar diharapkan para eks napiter bisa mandiri, bisa maju dan yang terpenting bisa membantu mereka untuk keluar dari zona merah. 

"Sehingga mereka kembali menyatu dengan masyarakat dan bisa bersahabat dengan aparat untuk menjaga Kamtibmas," kata Neta. 

Baca juga: IPW Desak Pejabat yang Bertanggungjawab Diberi Sanksi Terkait Teroris yang Menerobos Mabes Polri

Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Memutuskan 1.062 Polsek tak Lakukan Penyidikan, Ini Kata IPW

Artinya, menurut Neta, selain memburu kantong terorisme, para Kapolda juga perlu aktif membina para eks napiter agar keluar dari zona merah. 

"Begitu juga Intelkam Polri jangan sampai kecolongan lagi dari ulah teroris. Dengan pagar betis yang maksimal negeri ini tidak terus menerus menjadi bulan bulanan aksi terorisme dan radikalisme," ujarnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved