Kapolda Papua Menduga Sumber Dana KKB dari Oknum Pejabat Pemerintah hingga Perampasan Dana Desa
Aksi brutal KKB Papua ini terus terjadi meski sebelumnya terungkap jika mereka kini telah terdesak dan hampir kelaparan.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyebut bahwa selama ini pihaknya menduga sumber dana Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua berasal dari oknum pejabat pemerintah hingga perampasan dana desa.
Di mana sebelumnya KKB Papua kembali berulah dengan menembak mati seorang guru di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Kamis (8/4/2021).
Aksi brutal KKB Papua ini terus terjadi meski sebelumnya terungkap jika mereka kini telah terdesak dan hampir kelaparan.
Baca juga: Viral Video Pria Berseragam Dishub Kota Bekasi hendak Tilang Pengendara Pick-Up, Sopir Melawan
Baca juga: Bawa Anak Istri, Pemotor di Bekasi Nekat Curi HP di Dashboard Motor
Baca juga: WADUH Barang Bukti 11 Kg Sabu di Surabaya Hilang, IPW Minta Mabes Polri Turun Tangan
Namun, Fakhiri memastikan sumber dana utama KKB untuk bisa mendapatkan senjata api dan amunisi berasal dari kawasan penambangan emas ilegal di beberapa kabupaten di Papua.
"Tempat pendulangan (emas) itu berkontribusi besar untuk pembelian senjata api dan amunisi," ujarnya di Jayapura, Kamis (8/3/2021) dikutip dari Tribunnews.
Jauhnya lokasi penambangan ilegal membuat pengawasan dari aparat keamanan sangat minim sehingga hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan KKB untuk memperoleh dana.
"Wilayah pendulangan biasanya jauh dari pengawasan aparat. Ada (KKB) yang datang untuk mengambil upeti, ada juga yang mereka ikut dulang," ujar dia.
Ada beberapa kabupaten yang disebut Fakhiri memiliki kawasan penambangan tradisional ilegal.
"Paniai, Intan Jaya dan sebagian Yahukimo. Kalau Timika sidah jelas, makanya kita agak geser pendulang di situ agar tidak mendulang lagi," kata dia.
Tanpa menyebut detail jumlahnya, Fakhiri meyakini dari wilayah pendulangan ilegal, KKB bisa memperoleh dana cukup besar.
Dia bertekad untuk memutus seluruh sumber dana KKB agar situasi keamanan di Papua bisa kondusif.
"Ini kita akan monitoring supaya mereka tidak mencari uang di situ dan uangnya dipakai untuk membeli peralatan tadi," kata Fakhiri.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Frets J Boray membenarkan ada lokasi penambangan ilegal di empat kabupaten tersebut.
Jauhnya lokasi penambangan membuat pemerintah sulit menjangkaunya sehingga pengawasan atau bahkan penertiban sulit dilakukan.
"Kita sudah usulkan wilayahnya, sampai sekarang belum dikeluarkan izin oleh menteri (ESDM) supaya kita bisa pantau. Itu masih ilegal makanya kami tidak bisa bikin apa-apa," kata Frets saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (9/4/2021).
Baca juga: Pinkan Mambo Jual Perabotan Rumahnya, Tong Sampah, Cobek, hingga Pengki di IG, Netizen Prihatin
Baca juga: Putus Asa Dihukum Jalan Bugil oleh Sang Istri karena Ketahuan Selingkuh,Pria Ini Minta Ditembak Mati
Baca juga: 4 Teroris Jakarta Mengaku sebagai Simpatisan FPI, Ini Tanggapan Kuasa Hukum Habib Rizieq
Kondisinya Terjepit
