Breaking News:

Pemerintahan Jokowi

Humas Bantah Ada Korupsi di TMII, Cuma Beda Istilah dari BPK

Pemerintah mengambilalih penguasaan dan hak kelola atas Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dari Yayasan Harapan Kita.

lensa indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 

Adi mengatakan, pembahasan masalah kelembagaan yang ada di TMII bukanlah hal baru.

Pelaksana pengelola TMII dan Yayasan Harapan Kita, lanjut Adi, telah membahas persoalan kelembagaan ini dengan berbagai instansi terkait.

"TMII berikut yayasan sudah membicarakan masalah ini dengan Kemendagri, Kemensesneg, BPK."

Baca juga: Setara Institute: Pembubaran FPI Berdampak Turunnya Tingkat Intoleransi di Indonesia

"Karena di TMII ada anjungan daerah yang dikelola pemda."

"Kita punya museum di bawah kementerian, yang perlu diakomodir secara organisasi yang bisa menaungi," terang Adi.

Atas dasar itu, Adi menilai wajar bila pemerintah mengambilalih hak kelola atas TMII dari yayasan.

Baca juga: Usai Belajar Tatap Muka di Sekolah, Siswa Dipantau Agar Tak Pulang Naik Angkutan Umum

"Selama ini (rekomendasi) dari BPK, bahwa kelembagaan (TMII) perlu diperbaiki, iya," cetus Adi.

Adi menegaskan, pemerintah hanya mengambilalih hak kelola atas TMII.

Menurutnya hal ini perlu dipahami oleh masyarakat, agar tidak salah mengira TMII disita pemerintah.

Baca juga: Ini Usulan 5 Provinsi Baru di Papua, Pemerintah Minta Kewenangan Bisa Langsung Mekarkan Wilayah

"Perlu dipahami dan saya tegaskan, bahwa yang diambil alih itu bukan aset."

"Itu yang banyak orang salah memahami, bahwa aset Taman Mini disita oleh pemerintah adalah salah," bebernya.

Adi mengungkapkan, banyak masyarakat yang mengira pengambilalihan hak kelola tersebut sebagai penyitaan aset TMII oleh pemerintah.

Baca juga: KKB Papua Berulah Lagi, Kini Tembak Guru SD yang Sedang Jaga Kios Hingga Tewas

"Pemasangan plang itu bukan berarti penutupan."

"Itu hanya penegasan bahwa ini adalah aset negara yang sekarang dikelola oleh Kemensesneg," jelas Adi.

Adi juga mengungkapkan Taman Mini Indonesia Indah sejatinya memang aset milik negara sebagaimana Keppres 51/1977.

Baca juga: Partisipasi Orang Tua Rendah Saat Pembelajaran Tatap Muka, Wagub DKI: Kekhawatiran Itu Biasa

"Sekarang ini yang diambil alih hanya pengelolaannya."

"Keppres No 51 tahun 1977 itu dibatalkan melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2021."

"Sehingga pengelolaan yang selama ini berada di Yayasan Harapan Kita, itu kemudian diambil oleh pemerintah."

"Kemudian akan dikelola oleh Kemensesneg," ucap Adi. (Lusius Genik)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved