Breaking News:

Berita DPRD Kabupaten Bogor

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi Minta Pemkab Bogor Tegas Soal Perizinan Usaha

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal minta Pemkab Bogor tegas soal perizinan usaha.

Wartakotalive.com/Hironimus Rama
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal minta Pemkab Bogor tegas soal perizinan usaha. 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal, minta Pemkab Bogor tegas soal perizinan usaha.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi, meminta pemerintah Kabupaten Bogor untuk menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar perizinan di wilayah ini.

Hal ini seiring dengan banyaknya perusahaan yang menyalahkangunakan peruntukan perizinan yang didapat dari Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Bogor.

“Terkait banyaknya perusahaan yang melakukan modus perizinan, kami minta Pemkab Bogor untuk segera menertibkan karena merugikan masyarakat,” kata Wawan kepada Wartakotalive.com, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Laju Pertumbuhan Ekonomi Turun Drastis, Ini Saran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim

Pekan lalu DPMTSP Kabupaten Bogor menolak untuk mengeluarkan izin bagi penjualan Kavling Azzahra Hills di Kecamatan Sukamakmur.

Izin ditolak karena adanya ketidaksesuaian antara izin yang diajukan dengan kegiatan di lapangan.

Izin lokasi dan Izin peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diajukan ke DPMTSP adalah izin wisata buatan. Sementara di lapangan, perusahaan melakukan penjualan kavling.

Baca juga: Minta Pemkab Bogor Lanjutkan Program Bansos Tunai, Ini Rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor

Wawan setuju dengan sikap DPMTSP Kabupaten Bogor yang menolak pengajuan izin Azzahra Hills. 

“Kalau izin ditolak berarti kan sudah final, sudah tidak ada lagi kegiatan di lokasi tersebut,” papar pria yang biasa disapa Wanhay ini.

Jika masih ada kegiatan di lokasi, lanjut dia, maka penegak perda yang harus bertindak untuk menyosialisasikan kegiatan tersebut ke pihak perusahaan.

“Kalau ILOK (izin lokasi) dan IPPT sudah ditolak, berarti sudah final. Tidak boleh ada kegiatan lagi di lapangan,” tegasnya.

Baca juga: Tak Punya Uang Bocah di Sukajaya Alami Gizi Buruk, DPRD Kabupaten Bogor Minta Perhatian Pemkab Bogor

Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dace Supriadi, menegaskan kavling Azzahra Hills tidak terdata di DPMTSP Kabupaten Bogor.

“Izin penjualan kavling tidak kita keluarkan. Kalau ada izin lokasi penjualan kavling, apalagi IMB, itu berarti palsu,” paparnya.

Baca juga: Usulan Pemekaran Bogor Timur, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim

Menurut dia, hingga saat ini tidak ada dasar hukum bagi DPMTSP mengeluarkan izin penjualan kavling.

“Kita hanya keluarkan izin daya tarik wisata buatan. Kalau ada yang beli tanah terus bikin kebun, kolam renang, wahana permainan, itu namanya wisata buatan. Tetapi tidak dikomersilkan, hanya dikelola untuk wisatawan,” pungkas Dace.

Penulis: Hironimus Rama
Editor: Dodi Hasanuddin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved