Breaking News:

Berita Video

VIDEO Wawali Depok Imam Budi Minta Pengusaha Tak Sedot Air Tanah Tapi Pakai PDAM Tirta Asasta 

Imam mengatakan, penggunaan air PDAM Tirta Asasta tersebut bertujuan mencegah kekurangan air tanah bagi masyarakat Kota Depok

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengajak para pengusaha perhotelan, pusat perbelanjaan dan juga restoran untuk menggunakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta dalam menjalankan bisnis.

Imam mengatakan, penggunaan air PDAM Tirta Asasta tersebut bertujuan mencegah kekurangan air tanah bagi masyarakat Kota Depok bila para pelaku bisnis menjadikan air tanah sebagai sumber dari penggunaan air dalam berbagai keperluan.

Hal itu disampaikan Imam pada saat menyampaikan jawaban terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Depok dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (7/4/2021).

"Untuk itu kami memohon dukungan dari DPRD agar mendorong para pelaku bisnis menggunakan PDAM Tirta Asasta dalam menjalankan bisnisnya," papar Imam saat penyampaian jawaban di Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Jawa Barat, Rabu (7/4/2021).

Ketua DPD PKS Kota Depok ini juga mengatakan, masing-masing Raperda memiliki tujuan yang berbeda untuk menyukseskan program pembangunan di Kota Depok. 

Untuk Raperda Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok memiliki beberapa aspek penting dipilihnya perubahan perseroan sebagai perusahaan daerah air minum.

“Raperda terkait perseroan ini memiliki aspek finansial, aspek fisik dan teknis, serta aspek penting lainnya agar lebih fokus pada monitoring kinerja jaringan dan memiliki jenis produk yang lebih variatif,” ujarnya.

Selain membahas mengenai PDAM Tirta Asasta, Raperda lainnya juga membahas mengenai regulasi pengelolaan dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Di antaranya regulasi tentang tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah daerah serta tempat pemakaman bukan umum yang dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.

“Ini dalam rangka mengoptimalisasi penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan jenazah,” katanya.

Sebelumnya, semua fraksi di DPRD Kota Depok menyampaikan pandangan terkait tiga Raperda yang diajukan Pemkot Depok pada Selasa (6/4/2021) lalu.

Atas pandangan fraksi-fraksi tersebut, Imam mengucapkan terima kasihnya kepada para perwakilan fraksi.

Mantan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengatakan pihaknya akan meneruskan hasil pandangan umum tersebut kepada Perangkat Daerah (PD) terkait sebagai bahan pembahasan lebih lanjut oleh Panitia Khusus (Pansus).

“Semoga Raperda ini dibahas dengan cepat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat segera ditingkatkan,” paparnya.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved