Breaking News:

Berita Nasional

Jokowi Terbitkan Perpres Ambil Alih Pengelolaan TMII, Ini Kata Wakil Ketua Komisi II DPR

Kebijakan Kemensetneg mengambilalih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita merupakan langkah strategis pemerintah.

Warta Kota/Joko Supriyanto
Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Foto ilustrasi: Kendaraan antre masuk di gerbang masuk TMII. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Terbitnya Perpres Nomor 19 Tahun 2021 itu mengakhiri 44 tahun pengelolaan TMII di bawah Yayasan Harapan Kita milik Keluarga Cendana.

Menurut sejarahnya, TMII dirintis oleh Ibu Tien Soeharto sejak pemerintahan Orde Baru di era Presiden Soeharto berkuasa.

Menanggapi terbitnya Perpres Nomor 19 Tahun 2021, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai, kebijakan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambilalih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita merupakan langkah strategis pemerintah dalam pengelolaan aset negara.

"Kebijakan pemerintah tersebut sangat strategis karena segala aset negara kalau dikelola dengan baik dan hasilnya masuk ke kas negara tentu akan berguna untuk membangun negara ini," kata Junimart kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Dia mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut, karena merupakan langkah terobosan yang harus diapresiasi sehingga pengelolaan TMII murni dikelola oleh pemerintah.

Menurut dia pengelolaan TMII selama ini berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 51 tahun 1977 yang memberikan pengelolaan TMI kepada Yayasan Harapan Kita.

"Pengelolaan TMII selama ini diberikan pada Yayasan Harapan Kita yang notabene hasilnya tidak pernah disetorkan kepada negara, padahal merupakan aset negara dan tercatat di Setneg," ujarnya.

Junimart juga berharap Kemensetneg tidak berhenti dalam mengambilalih pengelolaan aset negara sehingga harus diinventarisasi secara baik agar bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan pengelolaan kompleks Kemayoran dan Gelora Bung Karno seharusnya tidak perlu diperpanjang dan diambilalih pengelolaannya oleh negara.

Halaman
1234
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved