Breaking News:

Kasus Jiwasraya

Bertemu Fraksi PDIP, Forum Pensiunan BUMN Jiwasraya Minta Restrukturisasi Polis Jiwasraya Diundur

Ketua Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengaku turut berempati terhadap nasib forum pensiunan BUMN nasabah Jiwasraya.

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: Ahmad Sabran
istimewa
Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya (FPBNJ) melakukan audiensi dengan Fraksi PDIP DPR RI, Kamis (8/4/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH- Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya (FPBNJ) melakukan audiensi dengan Fraksi PDIP DPR RI perihal permasalahan yang terjadi dalam restrukturisasi Polis Jiwasraya.

Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Direksi IFG (Indonesia Financial Group), serta politisi PDIP Andreas Eddy Susetyo, Masinton Pasaribu dan Sihar Sitorus.

Ketua FPBNJ Syahrul Tahir mempertanyakan tiga opsi restrukturisasi Jiwasraya yang merugikan nasabah dan berpotensi melanggar UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun.

“Audiensi ini menyampaikan aspirasi jeritan jutaan pensiunan BUMN yang selama aktif bekerja, mengumpulkan dari gaji kami yang dipotong, wajib untuk mengikuti tunjangan hari tua sesuai undang-undang yang ditempatkan di PT Asuransi Jiwasraya dibawah pengelolaan BUMN,” ujar Tahir melalui keterangan tertulis, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: VIDEO Apartemen di Kelapa Gading Digerebek, Jadi Penampungan Ilegal Pekerja Migran ke Timur Tengah

Baca juga: Ario Bayu Datangi Sidang Gugatan Cerai Wulan Guritno dan Adilla Dimitri di Pengadilan, Ada Apa?

Menurut pandangan Tahir, pemotongan dari uang pensiunan bulanan sebesar 74 persen dari yang diterima saat ini, tentu akan sangat memberatkan ekonomi dan kehidupan para pensiunan.

Selain itu Jiwasraya juga diminta oleh pemerintah agar pemegang saham melakukan top-up anuitas jiwasraya bagi pensiunan persero BUMN senilai Rp 4,6 triliun.

Ketua Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengaku turut berempati terhadap nasib forum pensiunan BUMN nasabah Jiwasraya.

Dirinya heran pemotongan dana pensiun yang mencapai 74 persen karena seharusnya hak pensiunan tidak dikurangi seperti tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 1992.

Fraksi PDIP juga meminta agar dilakukan duduk bersama antara FPBNJ dengan Jiwasraya untuk mencari jalan keluar sesuai penjelasan OJK yang mengatakan harus ada persetujuan dari nasabah.

Baca juga: Kuasai Saham Mayoritas Persis, Kaesang Ingin 50 Persen Pemain Timnas Indonesia Diisi Orang Asli Solo

Baca juga: Gugatan Cerai Wulan Guritno Terhadap Adilla Dimitri Dikabulkan Hakim, Jadi Janda Usai 12 Tahun Nikah

"Memberikan waktu yang cukup bagi Jiwasraya dan Forum Pensiunan BUMN untuk menemukan formulasi solusi yang sama, bisa diterima kedua belah pihak," ujar Syahrul.

Dalam kesempatan tersebut FPBNJ mengusulkan agar batas waktu persetujuan restrukturisasi polis anuitas yang ditetapkan Jiwasraya pada 30 April 2021 diundur karena pensiunan BUMN sedang melakukan sosialisasi kepada pihak Jiwasraya. (jhs)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved