Breaking News:

Putusan Pengadilan

BAGAIMANA Cara Urus Akta Lahir Anak Tanpa Ikatan Pernikahan & Cara Urus Asal Usul Anak di Pengadilan

Bagaimana cara mengurus asal usul anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan ke Pengadilan Agama sebagai dasar mengurus akta kelahiran anak?

https://www.nytimes.com/
Bagaimana cara mengurus asal usul anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan ke Pengadilan Agama. Putusan asal usul anak itu akan menjadi dasar mengurus akta kelahiran. 

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan jalinan hubungan yang sedemikian dekatnya sejak tahun 2016 namun tidak melangsunkan pernikahan;

2. Pemohon I sewaktu melangsungkan hubungan berstatus jejaka dan Pemohon II bersetatus janda;

3. Keduanya  telah melakukan hubungan suami istri hingga pemohon II melahirkan anak perempuan bernama XXX (Lagir di Jakarta OKtober 2018);

4. Si XXX tidak dapat dibuatkan akta kelahiran karena Mr X dan Mrs Y tidak memiliki bukti pernikahan dari KUA Tebet sampai anak tersebut lahir;

5. Pemohon  I  dan  Pemohon  II mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Majenang,  Cilacap, 1 Maret 2019. namun demikian adanya akta nikah  itu tidak  dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran  Si XXX  yang lahir sebelum buku nikah dikeluarkan;

Berita Populer Seleb
  1. Era Setyowati Minta Tanggung Jawab Prof M

  2. Jawaban Desiree Tarigan setelah Dituding Selingkuh 

  3. Kenapa Amanda Manopo sampai Semprot Arya Saloka

6. Bahwa demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX;

7. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

8. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan ayah dan ibu biologis (pemohon;

9. Pasal 28 b ayat 2 UUD 1945 menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

10. Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman
1234
Penulis: Suprapto
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved