Breaking News:

Berita Video

VIDEO Rapat Paripurna Penetapan Pansus LKPJ dan Raperda Kota Depok Sempat Kisruh 

Pansus tersebut sedianya dibentuk untuk membahas mengenai laporan kinerja pertanggung jawaban (LKPJ) Wali Kota Depok

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK- Rapat Paripurna DPRD Kota Depok sempat heboh lantaran adanya perbedaan pandangan antara beberapa anggota dewan dan pimpinan DPRD Kota Depok

Kehebohan tersebut terjadi mana kala Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra meminta persetujuan forum untuk menandatangani usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sebagai Surat Keputusan (SK).

Pansus tersebut sedianya dibentuk untuk membahas mengenai laporan kinerja pertanggung jawaban (LKPJ) Wali Kota Depok dan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Sebelum mengetuk palu tanda disetujuinya usulan Pansus tersebut, anggota dewan yakni Hamzah dari Fraksi Gerindra mengajukan interupsi.

Hamzah menanyakan apakah sudah tepat alur proses penandatangan tersebut, sebab menurut anggota Komisi A ini, seharusnya penandatangan oleh Pimpinan DPRD dilakukan setelah dibentuknya ketua dan anggota pansus.

Yusufsyah Putra kemudian membacakan isi pasal 93 pada tata tertib DPRD Kota Depok.

"SK ini ditandatangi untuk melegalkan pansus tersebut, kemudian nanti setelah SK ada baru ditentukan pimpinan pansusnya, jadi, di legalkan dulu pansus ini," tutur pria yang akrab disapa Putra ini di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Jawa Barat, Rabu (7/4/2021). 

Namun demikian, pernyataan Hamzah kemudian dikuatkan oleh anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Ikravani Hilman yang sepakat dengan apa yang ditanyakan oleh Hamzah dan meminta pimpinan sidang memahami betul tentang unsur-unsur yang ada di pansus sebelum akhirnya SK ditandatangai.

"Usulan dari fraksi-fraksi ini tidak bisa di intervensi, jadi pimpinan, harus dicek dulu apa yang dimaksud dengan pansus. Pansus di sahkan itu bila sudah ada anggota dan pimpinannya," cetusnya.

Tanggapan yang sama dengan pandangan pimpinan sidang pun datang dari Wakil Ketua I DPRD Kota Depok Yeti Wulandari dari Gerindra.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pimpinan Sidang sudah tepat bila merujuk pada tatib.

Untuk itu, Yeti pun meminta proses pengesahan pembentukan pansus untuk dilanjutkan dengan menandatangani SK pansus.

Setelah mendengar interupsi dari berbagai anggota, Wakil Ketua III DPRD Kota Depok Tajudin Tabri pun angkat bicara.

"Ini mau ditandatangani dulu SK nya baru nanti dibentuk (pimpinan pansus), sudah jelas ini ada dalam tatib. Sudah ya, pimpinan lanjutkan saja, tandatangi SK nya," tegas Tajudin.

Sidang pun kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan SK yang kemudian di skor selama kurang lebih 30 menit atau sampai pukul 17.00 untuk menentukan pimpinan pansus.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved