Breaking News:

Berita Bekasi

Kondisi Pasar Kurang Layak, DPRD Kabupaten Bekasi Berencana Bentuk Peraturan Daerah Penataan Pasar

Dukung Penataan Pasar, DPRD Kabupaten Bekasi Berencana Bentuk Peraturan Daerah. Diketahui Kondisi Pasar Tradisional di Kab Bekasi kini kurang layak

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Suasana Pasar Baru Cikarang, Jalan RE Martadinata, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Senin (16/11/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan pasar.

Perda ini dibuat untuk mendukung penataan pasar di Kabupaten Bekasi yang kini dalam kondisi kurang layak.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, mengatakan saat ini Kabupaten Bekasi memiliki 12 pasar tradisional, beberapa pasar swalayan, modern, minimarket maupun mal.

Sehingga diharapkan, adanya perda ini dapat menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pasar tersebut.

“Sejauh ini kita kan engga punya peraturan yang membahas kaitan hal itu. Mulai dari penyesuaian jarak antar satu pasar dengan yang lainnya, tata letak bangunannya, hingga proses perijinannya. Di perda ini, kita telah membuat hal-hal yang berkaitan dengan hal itu,” katanya, pada Rabu (7/4/2021).

Ia mengatakan rancangan Naskah Akademik (NA) untuk pembuatan Perda Penataan Pasar telah disusun dan diberikan ke Dinas Perdagangan untuk dipelajari.

Setelah itu, baru diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Baca juga: Korban Tenggelam di Kali Pesanggrahan Ditemukan di Dasar Sungai Sejauh 800 Meter dari Lokasi Hilang

Naskah akademik yang disusun ini, kata Sunandar, telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.

Namun, jika nantinya perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat dimungkinkan untuk dilakukan asal tak berbenturan dengan Perpres tersebut.

“Karena ini perda inisiatif dari Komisi II, jadi naskah akademiknya kami yang susun dan telah selesai dibuat rancangannya. Kita pun sudah serahkan itu ke Dinas Perdagangan barangkali perlu diubah dan dilakukan penyesuaian," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Kembali Berlakukan Larangan Mudik Lebaran, Terminal Bayangan Justru Marak di Jakarta Selatan

Setelah itu, baru draft NA itu diserahkan ke Bapemperda, hingga dibentuk Pansus ini membahas ini.

Kendati demikian, ia belum dapat memastikan kapan rancangan perda ini disahkan untuk dibahas dalam paripurna.

“Soal kapan disahkan dalam paripurna saya engga tahu, yang penting draf dokumen NA-nya sudah ada di kita. Tinggal nanti kita sesuaikan saja dengan jadwal yang ada,” jelasnya. 

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved