Breaking News:

Berita Depok

Pemkot Depok Ajukan 3 Raperda ke DPRD Kota Depok, PDAM Tirta Asasta Jadi Perusahaan Perseroan Daerah

Pemkot Depok ajukan 3 Raperda ke DPRD Kota Depok, PDAM Tirta Asasta jadi perusahaan perseroan daerah.

Warta Kota
Pemkot Depok ajukan 3 Raperda ke DPRD Kota Depok, PDAM Tirta Asasta jadi perusahaan perseroan daerah. 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Pemkot Depok ajukan 3 Raperda ke DPRD Kota Depok. PDAM Tirta Asasta Jadi perusahaan perseroan daerah.

Menindak lanjuti terbitnya peraturan perundang undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda). 

Raperda tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, kepada DPRD Kota Depok dalam Rapat Paripurna yang berlangsung secara virtual pada Selasa (6/4/2021). 

Imam mengatakan, Raperda tersebut sebagai bentuk penyesuaian atas peraturan daerah (perda) Kota Depok sebelumnya. 

Baca juga: Datangi BPTJ Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono Soroti Kemacetan di Pintu Masuk dan Keluar Tol

Selain telah terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru dari pemerintah pusat, ada juga faktor lain lahirnya raperda tersebut. 

"Adanya kebutuhan masyarakat yang harus dilayani oleh Pemkot Kota Depok, sehingga kebijakan tersebut harus diatur dalam Perda," ujar Imam saat dikonfirmasi Warta Kota, Selasa (6/4/2021). 

Baca juga: 20 Tahun Menghilang Buaya di Depok Muncul Lagi, Warga Perumahan Bukit Cengkeh Berbunga Was-was

Ketiga Raperda tersebut yakni tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Raperda tentang perusahaan Perseroan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok. 

“Raperda ketiga tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok,” kata IBH. 

Baca juga: Banding Terdakwa Pencabulan Anak Misdinar di Gereja Depok Ditolak, Korban Menangis Haru

Dalam penyampaian yang secara langsung dilakukan di Gedung DPRD Kota Depok, Imam mengatakan, dalam menjamin pemenuhan ketersediaan air minum sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan penyediaan sistem yang sehat, produktif dan berkelanjutan. 

Untuk melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan badan usaha milik daerah yang perlu dilakukan perubahan bentuk menjadi perusahaan perseroan daerah. 
 

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Dodi Hasanuddin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved