Breaking News:

Berita Nasional

Pemerintahan Jokowi Diminta Tak Bergantung China Soal Ekspor Impor, Pengamat: Perlu Diversifikasi

Pemerintahan Jokowi Diminta Tak Bergantung dengan China Soal Ekspor Impor, Pengamat : Perlu Diversifikasi Pasar. Berikut Selengkapnya

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Ilustrasi Buah Impor 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Meski memiliki rekam jejak yang baik perihal nilai ekspor tinggi dengan China, Pengamat Ekonomi Indef Drajad Hari Wibowo menyarankan pemerintah untuk melakukan perluasan usaha dalam bidang ekspor

Sebab, dirinya menilai Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada China untuk berbagai kegiatan ekonomi tanah air. 

Dalam Diskusi Gerakan Ekspor Nasional atau Diginas yang diselenggarakan oleh Tribun Network bertema 'Target Ekspor Negara Sahabat' secara virtual, Drajad menjabarkan nilai ekspor tanah air ke China kini mencapai 19,31 persen atau lebih dari USD 29 miliar. 

Meskipun sempat mengalami defisit sebanyak USD 10 miliar namun impor Indonesia dari China bernilai USD 39 miliar serta mempunyai peranan hampir 31 persen dari pendapatan ekspor impor Indonesia. 

“Jadi, China memang memiliki peranan dominan cukup tinggi, sehingga kita perlu diversifikasi di pasar itu, jangan cuma tergantung pada satu negara seperti China atau Amerika saja. Ekspor impor kita juga perlu disebar ke banyak negara,” ujar Drajad dalam Diginas, Selasa (6/4/2021). 

Baca juga: Didesak Tutup Selama Libur Lebaran, PT Taman Impian Jaya Ancol Akui Ikuti Kebijakan Pemerintah

Dalam diskusi yang dihadiri oleh lima duta besar Indonesia untuk Selandia Baru, Jepang, China, Korea Selatan, dan Malaysia ini, Drajad mengaku pemerintah perlu mendorong sekaligus melindungi para pelaku usaha. 

Pasalnya, sejak beberapa tahun belakangan, industri ekspor impor Indonesia digempur oleh isu lingkungan dan juga Hak Asasi Manusi (HAM). 

Baca juga: Jokowi Kembali Berlakukan Larangan Mudik Lebaran, Terminal Bayangan Justru Marak di Jakarta Selatan

Di mana, banyak perusahaan global yang memberikan persayaratan utama agar barang yang di ekspor memiliki sertifikasi hutan lestari atau tidak membentur pada isu lingkungan. 

Hal itu pula yang dikatakan Drajad perlu menjadi perhatian pemerintah demi mendongkrak nilai ekspor setelah sempat anjlok akibat pandemi Covid-19. 

“Kita sering dihantam soal sertifikasi, negara bisa bermain tapi engga akan teregalite dengan dua isu tersebut (lingkungan dan HAM),”  jelas Drajat.

“Yang ingin saya sampaikan bahwa negara perlu lebih proaktif mendorong dan melindungi para pelaku (industri) dari dua isu tersebut,” paparnya. 

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved