Normalisasi Sungai Mandek 3,5 Tahun, Pemerintah Pusat Diminta Ambil Alih Supaya Jakarta Bebas Banjir

Pemerintah pusat diminta mengambil alih program normalisasi sungai di Jakarta yang sudah mandek 3,5 tahun.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Max Agung Pribadi
Tribunnews
Perahu karet jadi sarana utama jemput dan antar warga di kawasan Kemang saat dilanda banjir parah Sabtu. 

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH -Pemerintah pusat diminta intervensi normalisasi empat sungai di Jakarta yang mandek selama 3,5 tahun ini.

Pasalnya target normalisasi sungai yang tinggal setahun lagi belum juga dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga saat ditanyai soal program kampung vertikal yang akan dilakukan di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Baca juga: Ariza Sebut Menyiapkan Anggaran Pembebasan Lahan Hingga Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai

Mengomentari program tersebut, Nirwono mempertanyakan kelanjutan dari normalisasi sungai yang sudah disepakati Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian PUPR.

Pasalnya kata Nirwono, sudah 3,5 tahun ini ia belum lagi mendengar ada pelebaran di empat sungai yang sudah disepakati yakni Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter.

"Kalau pemerintah pusat tegas tahun 2022 kan harusnya sudah tuntas. Tapi sekarang belum ada satupun dikerjakan. Selama 3,5 tahun ini berhenti pembebasan rumah di bantaran kali. Termasuk yang di Kampung Melayu," ujar Nirwono dihubungi melalui sambungan telepon Senin (5/4/2021).

Baca juga: Sudah Mandek 3,5 Tahun, Anies Ditanya Soal Komitmen Normalisasi Sungai

Padahal kata Nirwono, satu-satunya cara agar DKI Jakarta terbebas dari banjir ialah dengan pelebaran sungai di empat sungai yang sudah disepakati dan 13 sungai umum lainnya.

Menurut Nirwono, apabila normalisasi sungai tidak diselesaikan hingga tahun 2022, maka jangan harap Jakarta bisa bebas banjir yang saat ini datang setiap awal tahun.

"Jadi kalau banjir jangan ribut lagi, kan konsekuensi kaya gitu," bebernya.

Oleh karenanya ia meminta Pemprov DKI Jakarta fokus terlebih dahulu pada pembersihan bantaran sungai dari pemukiman.

Setelah normalisasi sudah mencapai target, maka selanjutnya Pemprov DKI dipersilakan melakukan penataan kampung di sekitaran sungai tersebut.

Baca juga: Ibu Kota Kebanjiran, Yuke Yurike Minta Anies Lanjutkan Program Normalisasi Sungai Garapan Ahok

Ia berharap, waktu yang tinggal setahun ini juga menjadi cambuk bagi pemerintah pusat untuk intervensi dalam program normalisasi.

Jangan sampai, masalah banjir akan terus diturunkan pada pemerintahan provinsi selanjutnya yang terpilih dalam pemilu.

"Karena sungai kewenangan pemerintah pusat artinya pemerintah  pusat berhak intervensi. Apalagi posisi Jakarta sebagai ibukota negara. Jadi pusat tetap harus tanggung jawab terkait pembenahan bantaran sungai," tandasnya.

Diketahui sebelumnya sebanyak 40 rumah warga di RT 13/04 Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, akan direnovasi menjadi model panggung.

Baca juga: Dikritik Keras, Pemprov DKI Tepis Normalisasi Sungai Dihapus dalam Perubahan RPJMD 2017-2022

"Rumah warga akan dibangun berlantai tiga. Untuk bagian atasnya dijadikan rumah, lalu bagian bawahnya dibuat model panggung setinggi 3,5 meter untuk usaha dan interaksi sosial. Sebelum lebaran kita targetkan ini sudah selesai," ungkap Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar seperti dimuat akun instagram @DKIJakarta.

Penataan itu berangjat dari kawasan Kampung Melayu yang kerap kali dilanda banjir setiap tahunnya.

Pemprov DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Admistrasi Jakarta Timur akan berkolaborasi dengan berbagai pihak di antaranya Baznas Bazis DKI dan Karya Bakti TNI, menginisiasi Program Bedah Kampung, di kawasan Kampung Melayu.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved