Breaking News:

Berita nasional

Menko Polhukam Mahfud MD Bahas Penerapan Restorative Justice dalam Raker Bareskrim Polri

ia mengingatkan pendekatan restorative justice diyakini bisa membuat penegakan hukum di Indonesia lebih efisien untuk kasus-kasus tertentu

Editor: Bambang Putranto
Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan hukum bukan sekadar mencari menang dan kalah, dan bukan sekadar untuk menghukum pelaku. 

Wartakotalive.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membahas penerapan restorative justice saat menghadiri Rapat Kerja Teknis Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2021 di Aula Serbaguna Bareskrim, Senin (5/4/2021).

Dalam kesempatan tersebut ia mengingatkan pendekatan restorative justice diyakini bisa membuat penegakan hukum di Indonesia lebih efisien untuk kasus-kasus tertentu.

“Restorative justice adalah pendekatan dalam penegakan hukum pidana yang mengusahakan penyelesaian secara damai dengan menjadikan hukum sebagai pembangun harmoni,” kata Mahfud dalam laman resmi Kemenko Polhukam, polkam.go.id pada Senin (5/4/2021).

Dalam pendekatan restorative justice, kata Mahfud, hukum bukan sekadar mencari menang dan kalah, dan bukan sekadar untuk menghukum pelaku.

Namun, kata Mahffud, pendekatan tersebut bertujuan membangun kondisi keadilan dan keseimbangan antara pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat luas.

Manfaat dari pendekatan tersebut, kata Mahfud, efisiensi penanganan hukum menjadi lebih efisien karena tidak akan terlalu banyak perkara yang masuk ke pengadilan.

Selain itu, kata dia, pendekatan tersebut juga bermanfaat untuk menangkal gejolak sosial politik dalam rangka menjaga harmoni dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Namun, Mahfud menegaskan tidak setiap perkara melawan hukum bisa diselesaikan dengan pendekatan restorative justice.

Dalam implementasinya, kata Mahfud, restorative justice diutamakan diterapkan untuk tindak pidana ringan (Tipiring), delik aduan, pidana yang dilakukan oleh anak-anak, perempuan, korban penyalahgunaan narkoba yang masih dalam tahap tertentu, dan perkara yang bukan kejahatan besar.

“Kalau korupsi, tidak bisa dinegosiasikan. Kalau di Surat Edaran Kapolri terbaru itu, rasialisme, SARA, terorisme, enggak ada negosiasi, enggak ada restorative justice,” kata Mahfud.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved