Breaking News:

Berita Jakarta

Inilah Saran dari Direktur Eksekutif Voxpol Center untuk Presiden Jokowi Terkait Moeldoko

Inilah saran dari Direktur Eksekutif Voxpol Center untuk Presiden Jokowi terkait Moeldoko.

Istimewa
Inilah saran dari Direktur Eksekutif Voxpol Center untuk Presiden Jokowi terkait Moeldoko. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Inilah saran dari Direktur Eksekutif Voxpol Center untuk Presiden Jokowi terkait Moeldoko.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari pengganti Moeldoko pada jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Menurutnya, sosok Moeldoko tidak patut lagi untuk  dipertahankan pada jabatan itu karena telah mencoreng citra Kantor Kepresidenan atau menjatuhkan marwah istana negara dalam keterlibatan 'membegal' partai Demokrat melalu Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, silam.

"Sebaiknya pak Presiden Jokowi mencari pengganti pak Moeldoko di KSP. Supaya marwah Kantor Kepresidenan atau marwah istana tidak tercoreng," kata dia saat dihubungi, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tidak Tetapkan Banjir Bandang NTT Sebagai Bencana Nasional

ia memuji sikap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang telah menolak pengesahan hasil KLB Demokrat yang diajukan oleh kubu Moeldoko.

Sikap tegas Kemenkuham tersebut telah membantah presepsi publik akan keterlibatan istana atas manuver Moeldoko pada KLB Partai Demokrat.

Baca juga: Surat Edaran Menteri Agama: Peserta Bukber, Tarawih Hingga Iktikaf Maksimal 50 Persen

Akan tetapi, hal itu tidak lantas membuat masyarakat sepenuhnya percaya akan kenetralan Istana, mengingat adanya upaya kubu Moeldoko memperkarakan partai Demokrat ke pengadilan.

Sehingga penolakan Kemenkumham atas hasil KLB Demokrat dapat dibaca sebagai upaya pemerintah melakukan cuci tangan.

"Putusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB Demokrat itu sudah tepat. Itu juga dapat membantah presepsi publik atas keterlibatan istana terhdapa pembegalan Partai Demokrat," ujar Pangi Syarwi.

"Tapi mengingat  ada proses hukum yang diajukan ke pengadilan, sikap Kemenkumham dapat juga dibaca sebagai upaya cuci tangan jikalau nanti ada intervensi ke penegak hukum," tuturnya.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD Bahas Penerapan Restorative Justice dalam Raker Bareskrim Polri

Halaman
12
Penulis: Dodi Hasanuddin
Editor: Dodi Hasanuddin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved