Bongkar Utang yang Makin Menggunung, Said Didu Sarankan Pemerintah Bertaubat dan Buat Surat Wasiat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu kembali menyoroti melonjaknya jumlah hutang negara.

Ia mengungkapkan, saat ini telah terjadi peningkatan jumlah utang secara signifikan.

ia juga mengungkapkan, pemerintah mencari cara agar jumlah utang yang ada kini, masih berada di angka 60an persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Salah satunya, dengan tidak memasukkan komponen utang publik lainnya, semisal utang BUMN dan utang Bank Indonesia, sehingga angka utang yang saat ini masih terkesan aman.

Baca juga: Ibas Ucapkan Duka Atas Bencana di NTT dan NTB, Instruksikan Anggota Fraksi Demokrat Bantu Korban

Baca juga: Sekum Muhammadiyah Sayangkan Densus 88 Geledah Ponpes, Denny Siregar: Pesantren Bukan Tempat Sakral

Hal itu Said Didu sampaikan saat melakukan wawancara dengan Hersubeno Arief di akun Youtubenya.

Said Didu menerangkan, sebenarnya saat ini kondisi utang publik Indonesia sudah tidak aman lantaran sudah berada di atas 80 persen dari PDB.

"Banyak informasi yang publik harus paham. Utang publik sekarang sudah di atas 80 pesen dari PDB. Utang publik adalah utang yang apabila terjadi kegagalan, maka pemerintah sebagai negara akan mengambil alih dan membayarnya," ujar Said Didu dikutip Warta Kota pada Senin (5/4/2021).

Said Didu lantas menjelaskan apa itu utang publik.

Baca juga: Petamburan Trending Topik, Perbedaan Perlakuan Pernikahan Putri HRS dan Atta-Aurel Disorot

Baca juga: Arie Untung Soroti Beberapa Hal terkait Aksi di Mabes Polri, Ade Armando: Anehnya di Mana?

Menurutnya, utang publik terdiri dari tiga komponen, pertama utang pemerintah langsung yang saat ini sebesar Rp6,300 triliun, kemudian utang Bank Indonesia dan utang BUMN.

"Kalau dijumlah semua utang tersebut, sampai kuartal tiga 2020, jumlahnya sudah mencapai Rp12 ribu triliunan. Itu sudah 80 persen dari PDB.

Apabila ditambahkan utang di kuartal 4 tahun 2020 dan kuartal pertama 2021, perkiraan saya utang mungkin sudah mencapai sekitar Rp13,5 ribu triliun, mungkin sudah 82 atau 83 persen PDB. PDB kita terus menurun dan utang kita naik," terangnya

Said Didu menjelaskan, pemerintah 'sengaja' tidak memasukkan komponen utang BUMN dan Bank Indonesia untuk memposisikan utang di bawah 60 persen dari PDB.

"Yang selalu dikatakan pemerintah bahwa utang kita saat ini masih di bawah 60 persen PDB. Padahal sebenarnya dia tidak memasukkan utang BI dan BUMN. Kalau dimasukkan itu, sekarang sudah 82 atau 83 persen PDB.

Kenapa tidak dimasukkan, kalau dimasukkan dan terjadi apa-apa, tetap pemerintah yang harus bayar. Nah itu, teknik bersiasat kepada publik bahwa seolah-olah utang masih standar."

Baca juga: Akun Setneg Posting Prosesi Nikahan Atta-Aurel, Ernest Prakasa Geram: Apa Urusannya Sama Negara?

Baca juga: Ada Baju Bergambar Rizieq saat Rilis Terduga Teroris, Tengku Zul: Kayaknya Belum Pernah Dipakai Tuh

Ia kemudian merinci jumlah peningkatan hutan dari ketika Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden.