Breaking News:

Berita Depok

Sampaikan LKPJ, Mohammad Idris Sebut LPE Kota Depok Masih di Atas Nasional

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban - LKPJ Depok Tahun Anggaran (TA) 2020. 

Warta Kota/Vini Rizki Amelia
Dalam penyampaiannya pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (31/3/2021) itu, idris menyebut LKPJ merupakan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah. Imam Budi Hartono (kiri) dan Mohammad Idris saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih di Pilkada Depok 2020, Hall Dwidjosewojo, Hotel Bumi Wiyata, Beji, Depok, Kamis (21/1/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK -- Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban - LKPJ Depok Tahun Anggaran (TA) 2020. 

Dalam penyampaiannya pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (31/3/2021) itu, idris menyebut LKPJ merupakan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah.

Serta laporan keempat dari realisasi pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“LKPJ ini disusun berdasarkan realisasi penyelenggaraan APBD tahun 2020,” kata Idris dalam keterangan tertulis Pemkot Depok, Jumat (2/4/2021).

Baca juga: Pemkot Depok Siapkan Bus untuk Lansia Jalani Vaksinasi Covid-19 Drive Thru, Minta RT dan RW Aktif

Menurutnya, struktur perekonomian Kota Depok pada tahun 2020 ditinjau dari sektor ekonomi disumbang oleh sektor usaha tersier sebesar 49,72 persen yang mengalami sedikit penurunan dari 2019 sebesar 98,75 persen. 

Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Depok juga turun dari 6,74 persen menjadi -1,92 persen.

"Namun LPE Kota Depok masih diatas rata-rata nasional sebesar -2,07 persen dan Jawa Barat sebesar -2,44," tuturnya.

Baca juga: Uji Coba Flyover Lenteng Agung, Pengendara yang Menuju Jalan Joe Diarahkan Putar Balik di Pancasila

Untuk pendapatan Kota Depok tahun 2020 sebesar 3,059 triliun atau 99,51 persen dari target yg direncanakan. 

Sementara belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp 3,109 triliun atau 87,14 persen dari rencana belanja daerah sebesar Rp 3,671 triliun.

"Tidak terealisasinya belanja daerah ini terjadi pada kelompok belanja langsung 90,73 persen maupun tidak langsung 82,78 persen," paparnya. 

Halaman
123
Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved