Breaking News:

Wakil Ketua LPSK Dinilai Bertindak Seperti Pengacara di Kasus Dugaan Pelecehan Kepala BPPBJ

Wakil Ketua LPSK Dinilai Bertindak Seperti Pengacara di Kasus Dugaan Pelecehan Kepala BPPBJ. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

Warta Kota
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. 

“Begini, di LPSK itu ada Standar Pelayanan sebagaimana dalam Peraturan Ketua LPSK No 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK, ada syarat materil dan formil yang harus dipenuhi korban. Tunjukan saja ke wartawan, biar jangan fitnah,” ucapnya.

Beresiko Picu Klaster Baru, Wakil Wali Kota Depok Imbau Masyarakat Patuhi Larangan Mudik Lebaran

DINILAI LANGGAR KODE ETIK

Sebelumnya, Suriaman juga menyebut bahwa pernyataan-pernyatan Wakil Ketua LPSK di media cenderung melanggar kode etik LPSK itu sendiri.

Suriaman menyebut bahwa beberapa informasi yang dikatakan Wakil Ketua LPSK ke publik masuk dalam kategori informasi yang belum jelas kebenarannya.

Salah satunya adalah informasi menyangkut bahwa korban pelecehan Blessmiyanda ada lebih dari 1 orang seperti yang disampaikan Edwin ke media.

"Apa benar itu? Kan belum tentu juga kebenaran informasi itu dan pemeriksaan di inspektorat masih berjalan," kata Suriaman.

Sempat Diduga Bom, Tas Mencurigakan di Masjid Raya Ar-Rahman, Pondok Aren Berisi Baju dan Buku

Menurut Suriaman, pemberian informasi itu ke publik cenderung merusak nama baik kliennya dan juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik LPSK yang diatur dalam Peraturan LPSK No.4 Tahun 2018 tentang Kode Etik di Lingkungan LPSK.

Suriaman mengatakan, di pasal 14 huruf i dan pasal 15 huruf c peratura LPSK No.4 tahun 2018, ditulis jelas soal insan LPSK yang tidak boleh menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.

Bunyi kedua pasal itu, yakni :

1. Pasal 14 huruf i : Setiap insan LPSK dilarang bersikap dan berprilaku menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau belum jelas kebenarannya.

2. Pasal 15 huruf c : Setiap insan LPSK dilarang bersikap dan berprilaku menyampaikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau belum jelas kebenarannya yang dapat memecahbelah lembaga.

Kemendagri, Kemensos dan Forum Rektor Indonesia Jalin Nota Kesepahaman Wujudkan Data Desa Presisi

Halaman
123
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved