Breaking News:

Partai Politik

Pemerintah Tolak Hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang, Berikut Ini Deretan Tanggapan Kubu Moeldoko

Pemerintah tolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menunjuk Moeldoko jadi Ketua Umum.

Editor: Panji Baskhara
Kolase Wartakotalive.com/Kompas.com/Kristianto Purnomo/Antara Foto/Muhammad Adimaja
Pemerintah tolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menunjuk Moeldoko jadi Ketua Umum. Foto Kolase: Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Resmi, pemerintah tolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Diketahui, hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tersebut menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Keputusan pemerintah tolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang hingga jabatan Moeldoko selaku Ketua Umum Partai Demokrat, disampaikan Menkumham Yasonna Laoly.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak, "kata Yasonna Laoly pada Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Tolak Sahkan Hasil KLB Partai Demokrat, Relawan Jokowi: AHY Harusnya Malu dan Minta Maaf

Baca juga: Mujiyono: DPD Partai Demokrat DKI Semakin Solid Membela dan Mendukung AHY Sebagai Ketum

Baca juga: Pemerintah Tolak Sahkan Hasil KLB Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Bakal Lawan di PTUN

Keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB keluar karena kelengkapan fisik yang diperlukan di antaranya berupa surat mandat dari Ketua DPD dan DPC tidak terpenuhi.

"Hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi"

"antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC," beber Yasonna. 

Padahal, kubu Moeldoko telah diberi waktu untuk memperbaiki sesuai peraturan yang ada.

Atas sikap pemerintah itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan apresiasi.

Menurutnya, keputusan pemerintah itu bermakna tak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved