Breaking News:

Wakil Ketua Fraksi Gerindra Minta Inspektorat Jangan Terpengaruh Opini Luar di Kasus Blessmiyanda

Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah, Wakil Ketua Fraksi Gerindra Minta Inspektorat Jangan Terpengaruh Opini Dari Luar di Kasus Blessmiyanda

Kompas.com/Alsadad Rudi
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, meminta semua pihak menghormati asas praduga tidak bersalah dalam dugaan kasus pelecehan oleh Kepala BPPBJ. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda terus bergulir.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah membenarkan perihal laporan tersebut, tetapi meminta semuanya mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Anies juga telah menonaktifkan Blessmiyanda dari jabatannya dan meminta jangan ada yang menutupi fakta.

“Penonaktifan Kepala BPPBJ ini kami lakukan untuk memastikan proses pemeriksaan dan penyelidikan dapat dijalankan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta secara cepat, menyeluruh dan adil bagi semua pihak yang terlibat,” ujar Anies dalam siaran pers dalam PPID DKI, Senin (29/3/2021).

Baca juga: Advokat Kepala BPPBJ Puji Sikap Gubernur Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah Soal Dugaan Pelecehan

“Azas praduga tak bersalah tentu saja tetap dijalankan, tapi posisi kita jelas, apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa benar terjadi pelanggaran, maka kepada terlapor dan kepada semua yang menutup-nutupi fakta selama proses pemeriksaan akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, mengatakan kasus Blessmiyanda masih dalam proses pemeriksaan di inspektorat. "Masih dugaan-dugaan ini kan," ujar Syarif.

Oleh karena itu, Syarif meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah seperti yang sudah disebut gubernur.

Selain itu, Syarif juga mengingatkan agar inspektorat jangan terjebak pada pro kontra opini di luar.

Hotma Sitompul Cari Tahu Penyebar Pertama Kabar Selingkuh dengan Istri Bams, Siap Tempuh Jalur Hukum

"Kita ikutin aja inspektorat. Nanti hasilnya kan dilaporkan ke gubernur dan gubernur akan menyampaikan," kata Syarif ketika dihubungi wartakotalive.com, Selasa (30/3/2021).

"Jangan birokrasi terkecoh dengan ombang-ambing opini di luar. Kalau orang sudah tidak menghormati asas praduga tidak bersalah kan ya bagaimana kinerja pemda," ujar Syarif.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved