Wacana KKB Papua Didefinisikan Sebagai Organisasi Teroris, Komnas HAM Usulkan Operasi Kesejahteraan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku sangat khawatir terhadap wacana mendefinisikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebagai organisasi teroris.

Taufan mengatakan, kita mesti jujur menilai persoalan di Papua disebabkan beberapa persoalan yang berbeda dengan fenomena terorisme.

Pertama, kata dia, sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia melalui Pepera tahun 1969, memang sudah ada pihak di Papua yang menolaknya.

Baca juga: Azis Syamsuddin Minta Pemerintah Definisikan KKB, KKSB, OPM, dan TNPPB Sebagai Organisasi Teroris

Kelompok tersebut, kata dia, menginginkan kemerdekaan Papua dan menjadikan Papua menjadi satu negara sendiri.

Masalah tuntutan politik ingin merdeka tersebut, kata dia, tidak bisa dipungkiri memang ada di sana sejak lama, meski Pepera menghasilkan Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia, dan diakui internasional.

Kedua, lanjut dia, ada masalah ketimpangan kesejahteraan di Papua.

Baca juga: DPR Minta KKB, KKSB, OPM, dan TNPPB Disebut Organisasi Teroris, Ini Kata Kepala BNPT

Meski memang tidak mudah memakmurkan Papua, kata Taufan, perasaan diperlakukan tidak adil dan diskriminatif, selalu kuat.

Sebagian pihak di Papua, lanjut dia, menjadikan alasan ketidakadilan ini sebagai dasar politik ingin merdeka.

Ketiga, kata Taufan, pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi, namun tidak ada penyelesaian hukum terhadap pelakunya.

Baca juga: Korps Adhyaksa Berduka, Mantan Jaksa Agung Basrief Arief Meninggal di Usia 74 Tahun

Di atas semua itu, kata dia, pendekatan Pemerintah Indonesia kepada Papua memang kurang terintegrasi.

Pembanguan fisik memang gencar dilakukan mengejar ketertinggalan di Papua.

Namun, kata Taufan, pendekatan tersebut tidak dibarengi dengan pendekatan kultural yang bisa semakin mendekatkan pemerintah pusat dengan rakyat Papua.

Baca juga: BMKG Prediksi Lapisan Es di Puncak Gunung Jayawijaya Papua Bakal Habis pada 2025

Perasaan diperlakukan tidak adil, diskiriminatif, kata dia, tetap menguat di hati sebagian masyarakat Papua.

Pendekatan operasi keamanan juga tidak terbukti ampuh menyelesaikan masalah, kata Taufan karena OPM dan organisasi KKB lainnya justru menguat.