Konflik AS-Cina di Laut Cina Selatan, Moeldoko: Indonesia Tetap Netral, Tidak ke Kiri Atau Kanan

Moeldoko selalu menyiasatinya dengan mengajak atau menggelar latihan bersama yang bertajuk misi kemanusiaan.

Editor: Yaspen Martinus
Instagram@dr_moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan netralitas Indonesia dalam konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Cina di Laut Cina Selatan. 

"Itu kemudian tidak membuat kita terikat dan mengikat sikap kita harus ikut Cina dan atau Amerika," tegas Dahnil.

 Revisi UU Narkotika, Pengguna yang Dua Kali Ditangkap Bakal Direhabilitasi, Lebih dari Itu Dipidana

Dahnil menuturkan, Prabowo telah berupaya menjalin komunikasi dengan sejumlah Menteri Pertahanan di Asia Tenggara anggota ASEAN.

Agar, tidak menjadikan wilayah ASEAN sebagai medan perang dalam kaitan meningkatnya situasi keamanan di Laut Cina Selatan belakangan ini.

Dahnil mengatakan, upaya diplomasi pertahanan serupa juga tidak hanya dilakukan kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara anggota ASEAN.

 Aparat yang Panggil Warga Pengunggah Lelucon Gus Dur Ditegur, Begini Kisah Humor Tiga Polisi Jujur

Namun, juga dengan negara-negara yang tengah bersitegang di kawasan tersebut, yakni Cina dan Amerika.

Dahnil mengatakan, dalam upaya diplomasi pertahanan tersebut, pada intinya Prabowo mengajak negara-negara itu membangun collective security system (sistem keamanan kolektif) di kawasan Asia Tenggara.

"Jadi kita membangun solidaritas di satu sisi, di sisi lain kita juga memastikan pertahanan negara-negara itu kuat."

 PDIP: Semua Fraksi Setuju RUU HIP Inisiatif DPR, tapi di Publik Lepas Tangan dan Saling Menyalahkan

"Walaupun kita paham juga negara-negara kawasan punya keterkaitan dengan negara-negara yang sedang berkonflik."

"Tapi kita juga terus mengajak supaya jangan sampai kawasan kita itu jadi battle ground (medan perang)."

"Sehingga yang dibangun itu tadi, collective securty sistem," papar Dahnil.

 Sekjen MUI: Setelah RUU HIP, Omnibus Law Tidak Boleh Lolos Jadi Undang-undang

Dahnil mengatakan, dalam upaya diplomasi pertahanan tersebut, Indonesia tidak menggunakan sudut pandang balance of power atau keseimbangan kekuatan.

Karena, menurut Dahnil perspektif balance of power tersebut akan memunculkan persaingan kekuatan, bukan solidaritas dan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

"Beberapa hari ke depan juga beliau (Prabowo) akan bicara dengan banyak para Menteri Pertahanan itu, dalam rangka membangun collective security system."

 Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Dipangkas Rp 540 M Akibat Covid-19, Dua Jembatan Tetap Dibangun

"Jadi yang dibangun itu atmosfernya adalah solidaritas, yang dibangun itu adalah perdamaian," terang Dahnil.

Dahnil juga mengatakan, situasi pandemi covid-19 yang melanda dunia saat ini di satu sisi merupakan peliang bagi Indonesia untuk membangun solidaritas dengan negara lain, dan mencegah perang terjadi, khususnya di Laut Cina Selatan.

Satu di antara caranya, menurut Dahnil, adalah dengan memaksimalkan peran di Perserikatan Bangsa-bangsa dalam rangka penanganan terhadap Covid-19.

 Kuasa Hukum Sebut Abu Rara Tak Sengaja Tikam Wiranto, tapi Kebetulan Saja Ada Pejabat di Situ

"Yang jadi tantangan kita kan sebenarnya kita punya lembaga institusi yang bertugas menjaga perdamaian, salah satunya adalah PBB."

"Maka peran kita di PBB itu harus dimaksimalkan terus."

"Bahkan tadi saya sebutkan di awal bagaimana Kemenlu mendorong global solidarity terkait Covid-19 untuk membangun solidaritas."

"Itu juga dalam rangka membangun kesadaran dunia, kesadaran global, jangan sampai kemudian ketika kita dirundung oleh wabah, ditambah juga dengan perang," cetus Dahnil. (Gita Irawan)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved