Formula E

PSI Pertanyakan Legalitas Dispora Membayar Komitmen Fee Formula E yang Naik Setiap Tahun

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mempertanyakan legalitas Dispora DKI Jakarta mengenai komitmen fee sebesar Rp 560 miliar.

Kompas.com
Ilustrasi balapan Formula E. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan legalitas Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta mengenai komitmen Formula E sebesar Rp 560 miliar. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan legalitas Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta mengenai komitmen Formula E sebesar Rp 560 miliar.

Padahal Pemprov DKI Jakarta telah menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pelaksana ajang balap itu dengan menggandeng FEO, selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakart dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, jika mengikuti ketentuan di dalam perjanjian, pembayaran komitmen fee merupakan kewajiban PT Jakpro, bukan Dispora.

Namun, dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta, kata Anggara, belum ada penjelasan dari DKI tentang apa yang menjadi dasar Dispora membayuar komitmen tersebut.

“Apakah pembayaran tersebut legal?,” tanya Anggara berdasarkan keterangan yang diterima pada Senin (22/3/2021).

Menurutnya, walaupun Dispora dan Jakpro sama-sama berada di bawah Pemprov DKI, tapi transaksi pembayaran hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diatur di dalam perjanjian.

Baca juga: PSI Soroti Komitmen Fee Ajang Formula E yang Naik 10 Persen, meski Tertunda Dua tahun

Baca juga: Sudah Setor Hampir 1 Triliun Rupiah, Pemprov DKI Jelaskan Kapan Formula E Bakal Digelar di Jakarta

Baca juga: Digelar di Akhir Periode Kepemimpinan Anies, Ariza Pastikan Formula E Digelar Sesuai Aturan

“Analoginya, jika Dinas Pendidikan mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk membangun sekolah, apakah boleh Dinas Bina Marga ujug-ujug mengeluarkan uang untuk membayar kontraktor tersebut? Setahu saya, yang seperti itu tidak boleh,” ucap Anggara.

Di dalam laporannya, BPK menyarankan agar Pemprov DKI menyusun pembagian tanggung jawab yang lengkap dan jelas antara para pihak, terutama PT Jakpro dan Dispora.

Anggara mengingatkan, pembagian tanggung jawab tersebut juga harus selaras dengan berbagai ketentuan yang telah diatur di perjanjian.

“Laporan BPK menunjukkan bahwa anggaran Formula E memang bermasalah sejak awal. Jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi contoh buruk dalam tata kelola keuangan Pemprov DKI. Mumpung masih ada waktu, sebaiknya Gubernur Anies menarik kembali uang commitment fee yang telah dibayar, lalu rencanakan ulang semuanya dengan matang,” tutur Anggara.

Sementara itu Kepala Dispora DKI Jakarta Achmad Firdaus mengaku, telah melakukan kewajiban berupa pembayaran komitmen fee.

Namun, Firdaus tak menjelaskan secara jelas alasan membayar duit tersebut kepada FEO.

“Kalau kajian bukan di Dispora ya, tapi di Jakpro itu karena mereka penyelenggaranya. Kalau Dispora kemarin (beberapa waktu lalu) sudah melakukan kewajiban untuk pembayaran commitment fee nya,” kata Firdaus.

Menurut dia, ajang balap Formula E tidak memungkinkan digelar pada tahun 2020 dan 2021 karena masih situasi pandemi.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved