Breaking News:

Kunker di Gianyar Bali, Komite I DPD RI: Perlu Ada Peningkatan Dana Desa dan Anggaran Aparatur Desa

Dalam perjalanan pelaksanaannya, UU Desa telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan dan pemajuan desa.

Editor: Ichwan Chasani
Dok. Humas DPD RI
Komite I Dewan Pewakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Gianyar, Bali, Senin (22/3/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, GIANYAR — Adanya pandemi Covid-19 yang sampai hari ini belum berakhir, membawa dampak yang luar biasa terhadap menurunnya perekonomian nasional dan daerah.

Meskipun masih dalam kondisi seperti ini, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Komite I DPD RI tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya yang salah satunya adalah melakukan pengawasan atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kunjungan delegasi Komite I Dewan Pewakilan Daerah Republik Indonesia (DPD – RI), Senin (22/3/2021) dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja dengan agenda Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya terkait dengan Penyaluran, Penggunaan Dana Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

Dalam pertemuan dengan Kepala Desa, Ketua komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memasuki tahun ketujuh, sejak UU ini dilahirkan. Dalam perjalanan pelaksanaannya, UU Desa telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan dan pemajuan desa.

Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya Dana Desa. Pengalokasian Dana Desa didasarkan pada  jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi.

Pada tahun 2021, Pagu anggaran Dana Desa, yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp 72 triliun, yang diperuntukkan bagi 74.961 desa diseluruh Indonesia. Sampai dengan pertengahan Februari 2021, penyaluran Dana Desa baru mencapai 2 persen dari pagu anggaran tahun 2021. Dengan demikian masih ada 98% desa belum mendapat penyaluran dana desa.

Terkait Penggunaan dana desa Tahun 2021, Pemerintah melalui  Kementerian Desa, mengeluarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. 

“Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa desa-desa di Bali (termasuk di Kabupaten Gianyar) memiliki kharakteristik tersendiri dibandingkan dengan desa-desa di luar wilayah Bali,” ungkap Senator Fachrul Razi dalam pernyataan resminya, Senin (22/3/2021).

Menurutnya, di Provinsi Bali selain dikenal adanya desa administrasi juga dikenal adanya desa adat atau disebut juga dengan desa pakraman.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved