Breaking News:

Berita Jakarta

Ombudsman Minta Kementerian BUMN Dalami Keterkaitan Pertamina dengan Ormas Buntut Ricuh di Pancoran

Ombudsman Minta Kementerian BUMN Dalami Keterkaitan Pertamina dengan Ormas Buntut Ricuh di Pancoran

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
(KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJO)
Polisi menembakkan gas air mata ke arah kelompok massa yang terlibat tawuran di Jalan Pancoran Raya, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (17/3/2021) sekitar pukul 23.04 WIB. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya meminta Kementerian BUMN untuk mendalami keterkaitan PT Pertamina (Persero) dengan organisasi masyarakat (ormas), buntut bentrokan yang terjadi di Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (17/3/2021) malam lalu.

Ombudsman juga mempertanyakan tujuan Pertamina yang memakai jasa ormas dalam mengamankan aset-aset mereka di Pancoran.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan bila tujuannya adalah pengamanan, maka Pertamina harusnya menggandeng Polri.

Kata dia, Polri memliki tugas pokok yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

“Pertamina juga tidak perlu menggunakan tenaga ormas yang sama sekali tidak memiliki diskresi untuk melakukan tindak pengamanan, apalagi dengan kekerasan,” kata Teguh berdasarkan keterangan yang diterima pada Sabtu (20/3/2021).

Baca juga: Ludes Terbakar, Tragedi Kebakaran Toko Material di Pasar Rebo Alami Kerugian Mencapai Rp 500 Jutaan

Menurutnya, pelibatan Polri terhadap pengamanan aset pemerintah juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aturan itu menjelaskan soal jasa pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu yang berlaku pada Polri.

“Perbantuan pengamanan objek vital oleh Polri tentunya juga tidak lantas menjadikan Polri berhak untuk langsung mempergunakan tindak kekerasan walaupun memiliki diskresi untuk itu tapi lebih memilih pendekatan persuasif, dan Polri jelas memiliki bukan hanya kewenangan tapi juga kompetensi dibandingkan dengan ormas,” jelas Teguh.

Karena itu, Teguh menilai peran Kementerian BUMN terhadap kasus ini sangat perlu dilakukan guna mengetahui sumber pendanaan dari kerjasama Pertamina dengan ormas tersebut.

“Hal ini untuk memastikan anggaran BUMN yang digunakan untuk pengamanan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi pemicu konflik horizontal,” ujarnya.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD Bahas UU ITE, Hotman Paris Malah Singgung Pentingnya Pengaturan Contempt Of Court

Dalam kesempatan itu, Teguh juga menyoroti lambatnya penanganan polisi dalam mengantisipasi bentrokan yang terjadi hingga puluhan orang mengalami luka. Kata dia, bentrokan itu tidak terjadi secara spontan, tapi rangkaian konflik yang ada selama ini.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved