Breaking News:

UU ITE

HOTMAN Paris Undang Menko Polhukam Mahfud MD Bahas UU ITE dan Countempt of Court di Kopi Johny

Hotman Paris Hutapea hari ini, Sabtu (20/3/2021), kedatangan tamu istimewa di Kedai Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk membahas UU ITE.

Penulis: Hertanto Soebijoto | Editor: Hertanto Soebijoto
Screenshoot/IG @hotmanparisofficial
Pengacara Hotman Paris Hutapea, Sabtu (20/3/2021), di Kedai Kopi Johny Kelapa Gading, Jakarta Utara mengundang Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas masalah-masalah hukum di Indonesia. 

WARTAKOTALIVE.COM, KELAPA GADING -- Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hari ini, Sabtu (20/3/2021), kedatangan tamu istimewa di Kedai Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Tamu yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD.

Mengenakan stelan jas warna keemasan lengkap dengan dasi dan masker warna senada, Hotman Paris dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial, menyambut kedatangan Mahfud MD dan menyampaikan bahwa kedatangan Menkumham akan membahas masalah-masalah hukum di Indonesia yang sangat sensitif belakangan ini. 

"Pertama, Undang-Undang ITE. Satu lagi, kalau orang meninggalkan sidang, melawan perintah hakim, kenapa di Indonesia belum ada Undang-Undang Contempt of Court seperti di Amerika?" tanya Hotman.

Kalau di Amerika, kata Hotman, hakim berhak langsung memerintahkan pengunjung atau terdakwa untuk ditahan tanpa penyidikan lagi, kalau countempt of court.

Sementara itu hari ini Hotman Paris juga mengunggah surat yang dibuatnya dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Baca juga: Hotman Paris Ungkap Bocah Perempuan Dirudapaksa Dua Pria hingga Hamil, Ini Penjelasan Polres Jakpus

Baca juga: Seorang Wanita Diperkosa 2 Oknum, Hotman Paris Ajak Aktivis Perlindungan Wanita dan Media Bergerak

Surat itu berisi perihal permohonan penghapusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Di surat yang ditulisnya, Hotman mengusulkan agar dihapus Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang pencemaran nama baik  sebagai tindak pidana.

Sebab, tulis Hotman, sudah terlalu banyak memakan korban khususnya rakyat kecil yang sering dijadikan tersangka.

Baca juga: VIDEO Hotman Paris Cek Harga Lahan Pemakaman di Sandiego Hills Karawang

Alasan lain, kata Hotman, di negara maju suatu tindakan pencemaran nama baik bukanlah merupakan tindak pidana, akan tetapi murni perdata.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved