Breaking News:

Terpilih Lagi Jadi Ketua DPP Apersi, Junaidi Abdillah Soroti Soal Pungli hingga Teknologi Aplikasi

Melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Apersi akan terlibat penuh memberantas masalah pungli.

istimewa
Pelantikan pengurus DPP Apersi periode 2021-2025 yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (19/3/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi), Junaidi Abdillah mengakui masih adanya pungutan liar (pungli) di lapangan yang  menjadi momok bagi para pengembang.

Hal itu disampaikan Junaidi Abdillah dalam pidato pelantikan pengurus DPP Apersi periode 2021-2025 yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (19/3/2021).

Setelah memimpin pada periode sebelumnya, Junaidi Abdillah kembali terpilih sebagai Ketua Umum  DPP Apersi dalam Musyawarah Nasional (Munas) beberapa waktu lalu. Junaidi maju sebagai calon tunggal dalam Munas tersebut, dan kembali berpasangan dengan Daniel Djumali sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Junaidi menegaskan bahwa Apersi bersama-sama pihak Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) serta Kepolisian, akan bahu membahu memberantas praktek pungli yang masih sering terjadi di sektor properti.

Melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), kata dia, Apersi akan terlibat penuh memberantas masalah ini.

“Kami ini adalah pelaku pembangunan perumahan untuk MBR yang dibatasi pemerintah dalam hal harga. Anggaran perusahaan juga sudah jelas berapa besarannya, sehingga jika ada pungutan-pungutan liar tentu akan sangat mengganggu keuangan dan ini dapat merusak tatanan serta kinerja pengembang dalam mewujudkan rumah terjangkau,” tandas Junaidi.

Junaidi membeberkan, praktek pungli yang masih terjadi diantaranya untuk pengurusan perijinan dan pertanahan seperti proses sertifikat. Dia menyebutkan, apa yang terjadi di lapangan, tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan, mulai dari biaya pengurusan hingga waktu pengurusannya.

Penambahan biaya yang harus dikeluarkan karena adanya pungli ini, beber Junaidi, bisa membengkak 10 kali lipat dari biaya normal.

“Dengan hadirnya tim Saber Pungli, diharapkan bisa menekan praktek pungli di lapangan. Kami akan banyak diskusi dengan tim tersebut dan melakukan pembinaan serta menjadikan penghubung bagaimana kita menyelesaikan masalah perijinan di lapangan. Sehingga biaya menjadi murah dan waktu lebih efisien dalam membangun rumah MBR,” kata Junaidi Abdillah.

Soroti Aturan dan Teknologi

Halaman
12
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved