Breaking News:

Partai Politik

Jhoni Allen Tuntut Ganti Rugi Rp 55,8 Miliar, Partai Demokrat: Sepertinya Mau Buat Rumah Madu

DPP Partai Demokrat siap menghadapi gugatan mantan kadernya, Jhoni Allen Marbun, yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 55,8 miliar.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews.com
Jhonny Allen Marbun menuntut tiga petinggi Partai Demokrat membayar ganti rugi atas pemecatan dirinya, sebesar Rp 5,8 miliar, dan ganti rugi imateriel Rp 50 miliar. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - DPP Partai Demokrat siap menghadapi gugatan mantan kadernya, Jhoni Allen Marbun, yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 55,8 miliar.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, Demokrat menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami tak gentar sama sekali dan optimis menghadapi ini," kata Kamhar melalui keterangan tertulis, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Tahap Pertama Sudah Habis, Pemerintah Kini Gunakan Hasil Olahan Bio Farma

Demokrat, kata Kamhar, berpegang pada keputusan Mahkamah Partai yang menyatakan pemecatan terhadap kader-kader karena terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Menurut Kamhar, secara prosedur maupun secara materiel, keputusan Mahkamah Partai sudah tepat sesuai konstitusi Partai Demokrat.

"Aspirasi seluruh kader Partai Demokrat di semua tingkatan struktur partai pun demikian."

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Akomodir Niat Cina Jadikan Indonesia Pusat Produksi Vaksin di Asia Tenggara

"Termasuk simpatisan-simpatisan Partai Demokrat yang menyampaikan aspirasinya untuk memecat kader-kader seperti Jhoni Allen dkk, yang telah merongrong dan menggerogoti partai dari dalam."

"Terkait nominal gugatan, saya jadi teringat dengan analogi yang disampaikan Jhoni Allen pada tayangan salah satu stasiun TV swasta nasional tentang menikmati madu, sepertinya Jhoni Allen mau buat rumah madu," paparnya.

Sebelumnya, Slamet Hasan, kuasa hukum Jhoni Allen menegaskan, proses pemecatan kliennya dari kepengurusan dan anggota Partai Demokrat adalah perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Mudik Lebaran Bakal Dilarang Atau Tidak, Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Bijak Menyikapinya

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tergugat I), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (tergugat II), dan mantan Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (tergugat III), dianggap secara bersama melanggar aturan AD/ART partai.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved