Breaking News:

Korupsi di PT Asabri

Murni Tindak Pidana Korupsi, Mahfud MD Pastikan Kasus Asabri Takkan Diselesaikan Secara Perdata

Menurutnya, kasus ini murni merupakan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Mahfud MD memastikan perkara dugaan korupsi di PT Asabri bakal diselesaikan secara hukum pidana. 

Selain Ilham Siregar, penyidik juga memeriksa NS selaku Direktur PT Evergreen Sekuritas, BS selaku Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum PT Asabri, serta CL selaku Komisaris Utama PT Sriwijaya Air.

Selanjutnya, ABS selaku Direktur Utama PT Strategic Management Service, MM selaku Asisten Piter Resiman sejak 2005-2020, dan RO selaku Direktur Utama PT OSO Manajemen Investasi.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri," terangnya.

Baca juga: Kubu Moeldoko Tuding AD/ART Partai Demokrat Langgar UU Parpol, Tiga Pasal Ini Jadi Acuan

Dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri ini, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka, yakni:

- Mantan Dirut ASABRI 2011-2016 Adam Rahmat Damiri;

- Mantan Dirut ASABRI 2016-2020 Soni Widjaya;

- Terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Heru Hidayat;

- Terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Benny Tjokro;

- Lukman Purnomosidi selaku Dirut PT Prima Jaringan;

- Hari Setiyono selaku mantan Direktur Investasi ASABRI;

- Bachtiar Effendy mantan Direktur Keuangan ASABRI;

- Ilham W Siregar selaku mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI; dan

- Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship Jimmy Sutopo.

Baca juga: 1.362 Pegawai KPK Bakal Dilantik Jadi ASN Saat Peringatan Hari Lahir Pancasila

Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU 33/1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Igman Ibrahim)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved