Banjir Bekasi

Keleleran Tidak Miliki Tempat Tinggal, Anggota Dewan Minta Pemkab Bekasi Segera Perbaiki Rumah Warga

Perbaikan Rumah Korban Tanggul Jebol Sungai Citarum Belum Jelas, Dewan Minta Pemkab Bekasi Jangan Terlalu Lama Biarkan Nasib Warganya

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Samsudin (50) warga Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi tengah memperlihatkan lokasi rumah yang rata dengan tanah usai diterjang air dari Sungai Citarum akibat tanggul jebol, pada Senin (15/3/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi diminta segera mengambil tindakan cepat dalam penanganan pasca banjir, khususnya wilayah Kecamatan Pebayuran.

Pasalnya, wilayah tersebut menjadi lokasi banjir terparah imbas jebolnya tanggul Sungai Citarum.

Banjir pun diketahui mengakibatkan puluhan rumah rusak berat hingga roboh rata dengan tanah.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh mengharpkan agar Pemkab Bekasi tidak saling melempar tanggung jawab dalam hal penanganan korban banjir di wilayah Kecamatan Pebayuran.

Terutama, bagi warga yang kehilangan tempat tinggal (rumah) di Kampung Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran.

“Untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir, jangan saling melempar tanggung jawab. Sebab, kalau saling melempar, kasihan masyarakt yang jadi korbanbanjir,” kata Nuh, pada Senin (15/3/2021).

Baca juga: Alasan Sudah Lewat Jam kerja, Jenazah Etjih Sukaesih Ditolak Pengelola TPU Kalisari

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan, bupati sebagai kepada daerah, harus berani pasang badan untuk membantu warganya.

Dalam hal ini, menurut Nuh, Pemkab Bekasi harus punya mekanisme yang jelas, sehingga warga yang rumahnya rusak disapu arus Sungai Citarum itu nasibnya tidak terkatung-katung.

“Ini bencana, jangan terlalu prosedural, ambil langkah cepat. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah nyawa dan kesehatan orang. Kasihan sudah mau satu bulan warga harus tinggal engga jelas gitu kan. Pemkab Bekasi harus bisa mencari solusinya,” ujar Nuh.

Ia menyebut, Pemkab Bekasi bisa menggunakan anggaran dari Dinas Sosial. Pasalnya, untuk membantu masyarakat, tidak ada istilah salah, selama tidak disalah gunakan.

Baca juga: Bantuan Perbaikan Rumah Warga Pebayuran yang Rusak Imbas Jebolnya Tanggul Sungai Citarum Belum Jelas

“Diberanikan saja, itu tidak akan melanggar. Saya pikir, harus cepat, jangan lagi dilambat-lambatin. Tidak boleh main-main dengan nasib orang,” terang Nuh.

Akan tetapi, jika Pemkab Bekasi takut salah prosedural dalam penggunaan anggaran, bisa duduk bersama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan daerah (Forkompimda) maupun berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Pemkab Bekasi dalam hal ini Bupati Bekasi juga harus turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat, agar persoalan ini bisa segera selesai.

“Memang rasanya harus cek ke lapangan, seperti apa kondisi warga yang rumahnya rumah itu. Sudah mau satu bulan, bagaimana kehidupan mereka di sana," tandasnya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved