Berita Tangerang

Tidak Konsisten Manfaatkan Izin Lokasi, DPRD Kabupaten Tangerang Panggil Tiga Perusahaan Pengembang

Tidak Konsisten Manfaatkan Izin Lokasi, DPRD Kabupaten Tangerang Panggil Tiga Perusahaan Pengembang. Ketiganya terancam kehilangan izin lokasi.

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Kawasan pesisir Kabupaten Tangerang 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Ditemukannya indikasi tidak konsistennya sejumlah pengembang, DPRD Kabupaten Tangerang bakal memanggil tiga perusahaan. 

Perusahaan tersebut antara lain, PT Bangun Laksana Persada, PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) dan PT Angkasa Land

Pemanggilan ketiganya diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Aditya Wijaya mengenai izin lokasi sekaligus aktivitas komersil ketiga perusahaan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Sebab diketahui, izin lokasi yang sudah dikantongi dari pemerintah daerah menurutnya tidak sesuai dengan progres pembangunan.

"Terdapat tiga perusahaan di wilayah Pakuhaji dan Teluknaga yang sudah kita sidak terindikasi inkonsistensi penguasaan izin lokasi. Ketiganya, yaitu PT Bangun Laksana Persada (BLP), PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) dan Angkasa Land," ujar Aditya dalam siaran tertulis pada Minggu (14/3/2021).

Baca juga: Alasan Sudah Lewat Jam kerja, Jenazah Etjih Sukaesih Ditolak Pengelola TPU Kalisari

Lebih lanjut dipaparkannya, PT BLP belum sepenuhnya melaksanakan pembangunan, hanya 50 persen di atas lahan yang memiliki ijin 400 hektar. 

"Walau saya lihat di sana, tujuan pengembangan wilayahnya ada. Tapi kan mesti harus mengikuti aturan, jangan hanya pembebasan saja tapi progres pembangunannya tidak dilaksanakan," ucap Adit.

Kedua, Adit menyikapi puluhan hektar ijin lokasi yang diberikan oleh PT TUM. 

Izin tersebut katanya patut dipertanyakan, lantaran sudah lama beraktivitas peternakan sapi, namun tidak jelas pengembangan usaha tersebut. 

Malah warga sekitar diungkapkan Adit hanya menerima dampak lingkungan yakin aroma tak sedap. 

"Lahan yang sudah digunakan berapa? Lalu terkait dampak bau hasil pengembangannya seperti apa? Ini kan perlu penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru," jelas Adit.

Baca juga: Fasilitasi Pemda Bangun Desa Wisata, Sandiaga Uno: dari Fasilitas, Tumbuhlah Inspirasi

Menyinggung Angkasa Land, Adit mengatakan bahwa pihaknya sudah meninjau lokasi pengembang tersebut. 

Hasilnya, pihak Angkasa Land baru mampu mengelola 39 hektar dari total ijin lokasi sebanyak 78 hektar. 

"Angkasa Land baru mampu untuk mengelola separuhnya, sisanya masih belum sanggup. Artinya nanti kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah apakah bisa diperpanjang atau tidak izin lokasinya," paparnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved