Breaking News:

Pilkada DKI Jakarta

Anies Baswedan Dinilai Takkan Kehilangan Panggung Bila Pilkada Digelar 2024, Ini Alasannya

Dengan batalnya revisi Undang-undang Pemilu karena ditarik dari Prolegnas 2021, maka penyelenggaran pilkada akan sesuai jadwal, yakni pada 2024.

Editor: Yaspen Martinus
Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri
Andai pilkada digelar pada 2024, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa mempertahankan panggung politik dengan mengikuti konvensi capres yang digelar partai politik. 

Namun menurut dia, anggapan Anies akan menang mudah, terlalu berlebihan, karena elektabilitasnya tidak terlalu tinggi.

Baca juga: Dikasih Jabatan Apapun di Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Max Sopacua Siap

"Jadi sebenarnya kekhawatiran terhadap Anies akan menang mudah di 2022 jika pilkada tetap diadakan, itu menurut saya tetap berlebihan," ulasnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR membahas daftar Prolegnas 2021dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Sepakat dengan DPR Cabut Revisi UU Pemilu dari Daftar Prolegnas 2021

Dalam rapat itu, baik DPR maupun pemerintah sepakat menarik revisi Undang-undang Pemilu dari daftar Prolegnas 2021, lalu digantikan dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, hanya PKS yang menolak RUU Pemilu untuk ditarik dari daftar Prolegnas 2021.

"Dengan demikian, selesailah pandangan mini fraksi, dan saya rasa tidak perlu kita ambil pengambilan keputusan karena sudah mewakili."

Baca juga: Kejar Herd Immunity, Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 Rampung Tahun Ini

"Saya yakin apa pun yang menjadi kita setuju atau tidak, nanti akan ini kan baru tahap perencanaan," ujar Supratman, dalam rapat kerja di Gedung MPR/DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

"Dalam tahap penyusunan pembahasan ini masih dinamis sekali."

"Mungkin sebelum ambil keputusan ada yang perlu ditanggapi Pak Menteri terkait usulan baru Partai Golkar, KUP?" imbuh Supratman yang menanyakan perihal RUU KUP kepada Yasonna.

Baca juga: Agar Tak Gagap Lagi Jika Ada Pandemi Lain, Doni Monardo Usulkan UU Kekarantinaan Kesehatan Direvisi

Menjawab Supratman, Yasonna mengatakan sebenarnya RUU KUP sebagian isinya sudah masuk ke dalam bagian UU Cipta Kerja.

Namun, mengingat persoalan pajak yang penting lantaran menjadi sumber pendapatan negara, Yasonna menyebut pemerintah akan mempertimbangkannya jika fraksi lain turut menyetujuinya.

"Perlu kita pertimbangkan jika fraksi-fraksi setuju, karena ini sebelumnya sudah masuk, tinggal kita dorong saja."

Baca juga: Amien Rais Cs Temui Jokowi, Minta Penembak 6 Anggota FPI Hingga Tewas Diseret ke Pengadilan HAM

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved