Breaking News:

Kuasa Hukum Habib Rizieq Sebut JPU Lakukan Akrobatik Hukum, Persulit Dapatkan Turunan BAP

Azis Yanuar mengatakan bahwa JPU mempersulit pihaknya mendapatkan Turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Mohamad Yusuf
Warta Kota/Nur Ichsan
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab acungkan jempol didampingi Sekretaris Umum FPI Munarman memberikan keterangan sebelum menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Azis Yanuar, Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab (HRS) menyebut bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum melakukan akrobatik hukum.

Yaitu dalam kasus kerumunan Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat.

Azis Yanuar mengatakan bahwa JPU mempersulit pihaknya mendapatkan Turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Baca juga: Anda Kehilangan Kendaraan? Bisa Cek di Polres Bogor, Ada 134 Unit Hasil Curian yang Diamankan

Baca juga: HATI-HATI! Mabes Polri Sebut Ada Ribuan Pelaku Penipuan Vaksinasi Covid-19 Siap Beraksi,Ini Modusnya

Baca juga: Hati-hati Sunat Laser Berisiko Membuat Alat Kelamin Anak Hitam Akibat Luka Bakar, Ini Penjelasannya

"Kami dari tim Penasehat Hukum HRS dkk sangat menyesalkan sikap kejaksaan yang sangat-sangat tidak profesional dalam menangani perkara HRS dkk. Sikap tidak profesional tersebut ditunjukkan dengan perilaku dan kebijakan yang hingga pernyataan pers ini dibuat, Penasehat Hukum tidak mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan (BAP)," kata Azis Yanuar dalam siaran tertulisnya, Rabu (10/3/2021).

"Padahal Turunan BAP tersebut adalah untuk kepentingan hukum pembelaan klien kami, dengan tidak diberikannya turunan BAP tersebut artinya ada design secara sistematis agar klien kami tidak dapat membela di depan persiangan," tambahnya.

Hal ini, lanjut Azis, adalah bentuk dari pelanggaran HAM yang berlanjut  yaitu dalam bentuk unfair trail.

Di mana hal itu bertentangan dengan Pasal 72 KUHAP yang menyatakan; "Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya."

"Dengan diabaikannya Hak klien kami untuk mendapatkan Turunan BAP, maka perlakuan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia hanya menjadi hiasan kata-kata tak bermakna," katanya.

Upaya pihaknya untuk meminta turunan BAP menurut Azis Yanuar telah dilakukan berbagai upaya.

"Dari sejak tanggal 16 Februari 2021 (ada bukti tanda terima) ke Kejaksaan Agung dan sejak 2 Maret 2021 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tapi ketika didatangi hampir setiap hari tidak ada berkas dimaksud diberikan kepada kami," katanya.

"Pihak Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melakukan permainan ping pong dalam hal ini, di datangi ke Kejaksaan Agung dikatakan sudah di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, di Kejaksaan Negeri Jakarta
Timur dikatakan menunggu Kejaksaan Agung," tambahnya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved