Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Jaksa Ingin Balas Dendam

Terlebih dalam tuntutannya, jaksa juga menghukum Nurhadi dan Rezky membayar uang pengganti Rp 83 miliar.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
Maqdir Ismail, kuasa hukum bekas Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, menganggap tuntutan 12 tahun penjara perbuatan sewenang-wenang dan zalim. Hal itu disampaikan Maqdir saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dal 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Maqdir Ismail, kuasa hukum bekas Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, menganggap tuntutan 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) kepada kliennya, perbuatan sewenang-wenang dan zalim.

Hal itu disampaikan Maqdir saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/3/2021) malam.

"Mencermati surat tuntutan pidana yang diakhiri dengan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap terdakwa I Nurhadi."

Baca juga: Bareskrim Belum Temukan Unsur Pidana dari 92 Rekening FPI yang Diblokir PPATK

"Dan tuntutan pidana penjara selama 11 tahun terhadap terdakwa II Rezky Herbiyono, adalah tuntutan yang sewenang-wenang dan zalim," ujar Maqdir.

Ia menyebut tuntutan yang diberikan jaksa merupakan ajang balas dendam.

Terlebih dalam tuntutannya, jaksa juga menghukum Nurhadi dan Rezky membayar uang pengganti Rp 83 miliar.

Baca juga: Polri Belum Bisa Konfirmasi Ali Kalora Tertembak Saat Kontak Senjata dengan Satgas Madago Raya

Maqdir menilai jaksa balas dendam, karena menganggap Nurhadi dan Rezky tidak kooperatif dan mengakui perbuatannya.

"Tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa juga dilatar belakangi oleh sikap ingin membalas dendam."

"Atau melampiaskan rasa ketidaksukaan penuntut umum terhadap terdakwa, karena terdakwa dianggap tidak kooperatif dan tidak mengakui perbuatan yang didakwakan."

Baca juga: PIDATO Lengkap Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat: Tak Ada yang Tertinggal, Kita Ajak Semuanya

"Yang notabenenya perbuatan yang didakwakan tersebut memang tidak pernah dilakukannya," ucap Maqdir.

Terkait tuduhan Nurhadi menerapkan pola korupsi dengan strategi pencucian uang, Maqdir mengatakan hal itu sudah keluar konteks dakwaan terhadap kliennya.

Sebab, Nurhadi dan Rezky hanya didakwa pasal penerimaan suap dan gratifikasi, bukan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca juga: Sahabat Zaim Saidi: Transaksi di Pasar Muamalah Depok Tak Ada Bedanya dengan Pakai e-money

"Dakwaan penuntut umum sama sekali tidak mendakwa para terdakwa dengan ancaman UU TPPU, akan tetapi hanya mendakwa berdasarkan UU Tipikor."

"Sehingga sangat tidak relevan apabila penuntut umum dalam perkara ini berpendapat demikian," tuturnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved