Partai Politik

Mahfud MD Bilang Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Deli Serdang, Sama Ketika SBY Diam Saat Dualisme PKB

Kata Mahfud MD, pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang.

Penulis: Yaspen Martinus | Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak bisa melrang KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. 

Namun malam ini, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sebuah lembaga tertinggi dalam kepengurusan Partai Demokrat, saya perlu menyampaikan pernyataan dan penjelasan secara resmi guna merespons kongres luar biasa Deli Serdang hari ini.

Mengapa saya harus mengeluarkan pernyataan pada malam hari ini?

Karena sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah melalui Kemenkumham, kongres luar biasa atau KLB sebenarnya lebih menjadi domain majelis tinggi partai, bukan domain ataupun ketua umum Partai Demokrat.

AD dan ART sesuai dengan undang-undang partai politik yang berlaku saat ini, adalah peraturan dasar, bagi kehidupan partai politik.

Sama halnya dengan undang-undang atau konstitusi yang berlaku bagi negara yang baik itu Undang-undang Dasar maupun anggaran dasar mengikat secara hukum.

Karenanya segala kegiatan partai yang tidak sesuai dan bertentangan dengan AD dan ART adalah tindakan yang ilegal atau melawan hukum.

Mari kita lihat, apakah KLB Deli Serdang tersebut legal atau sah secara hukum?

Menurut AD dan ART Partai Demokrat Pasal 81 ayat 4 disebutkan bahwa kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan, nah, majelis tinggi partai atau;

B. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh ketua majelis tinggi partai.

Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum? ingat negara Indonesia adalah negara hukum pasal 1 Undang-undang 1945.

Majelis tinggi partai yang saya pimpin dan kini berjumlah 16 orang, tidak pernah mengusulkan kongres luar biasa.

Jadi syarat pertama sudah gugur. DPD yang mengusulkan KLB minimal 2/3 dari 34 Dewan Pimpinan Daerah, kenyataannya tidak satu pun yang mengusulkan, berarti nol.

Jadi tidak memenuhi syarat yang kedua.

DPC yang mengusulkan KLB minimal 1/2 dari 514 DPC, kenyataannya hanya 34 DPC yang mengusulkan, berarti hanya 7 persen dari seharusnya minimal 50 persen.

Jadi tidak memenuhi syarat yang ketiga.

Usulan DPD dan DPC harus mendapatkan persetujuan ketua majelis tinggi partai, dan saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai tidak pernah memberikan persetujuan atas pelaksaan KLB ini.

Jadi syarat keempat pun tidak dipenuhi.

Kesimpulan besarnya adalah semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini, gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal.

Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Moeldoko dan para pelaku kudeta, bahwa sebelum mengangkat KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ilegal, AD dan ART yang sah diubah dan diganti dengan AD dan ART versi KLB Deli Serdang, sehingga penobatan KSP Moeldoko dianggap sah.

Pertanyaannya, apa bisa begitu? Mari kita lihat bersama.

Untuk mengubah AD dan ART, forumnya harus sah, baik kongres ataupun kongres luar biasa yang hendak mengubah AD dan ART juga harus sah.

Forum KLB Deli Serdang jelas tidak sah dan ilegal, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, sehingga AD dan ART KLB Deli Serdang menjadi tidak sah.

Untuk diketahui, AD dan ART hasil kongres atau KLB yang sah pun harus mendapatkan pengesahan dari negara dan pemerintah melalui Kemenkumham.

Jadi, kalau KSP Moeldoko melalui telepon menanyakan keabsahan AD dan ART dan merasa cukup puas atau mengira bahwa AD dan ART Deli Serdang itu sah, KSP Moeldoko salah besar.

Berarti KSP Moeldoko tidak memahami undang-undang partai politik yang berlaku, dan juga tidak memahami AD dan ART Partai Demokrat.

Lagi-lagi makin kuat dan makin nyata bahwa KLB Deli Serdang benar-benar tidak sah adanya.

Saudara-saudara, ini kesempatan yang baik bagi saya untuk menyampaikan pesan kepada ketua umum dan segenap kader Demokrat di seluruh Indonesia.

Saya sangat merasakan apa yang para kader Demokrat rasakan saat ini.

Saudara pasti marah, terhina, merasa diperlakukan sewenang-wenang, geram kepada yang berkhianat dengan imbalan uang dan iming-iming kedudukan, dan rasanya ingin membalas perbuatan mereka.

Namun sebagai orang tua di partai ini, saya tetap meminta saudara bersabar namun gigih berikhtiar untuk mendapatkan keadilan yang sejati.

Saya tetap percaya, bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikap gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini.

Saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil, serta akan sepenuhnya menegakkan pranata hukum yang berlaku.

Baik itu konstitusi kita, Undang-undang 1945, dan Undang-undang partai politik, maupun AD dan ART Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat.

Namun, dunia politik tak seindah yang kita mimpikan, gangguan terhadap Partai Demokrat, gangguan terhadap kita semua belum lah usai.

Karenanya, mari kita makin bersatu dan makin merapatkan barisan.

Di bawah komando dan kepemimpinan ketua umum AHY, saya mengajak para kader untuk berjuang bersama, berjuang sampai keadilan benar-benar kita dapatkan di tanah Indonesia ini.

Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai, adalah perjuangan yang suci dan mulia.

Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan, sebuah war of necessity, sebuah just war, perang untuk mendapatkan keadilan.

Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa menuntun langkah kita, serta memberikan pertolongan kepada kita semua.

Demikian pernyataan saya, sekian dan terima kasih. (*)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved