Breaking News:

Jalan Tol

Asosiasi Tol Indonesia Ingin Semua Pihak Menjaga Iklim Investasi Infrastruktur Jalan Tol

Asosiasi Tol Indonesia (ATI) menilai, Pemerintah dan juga masyarakat memiliki peranan penting untuk menjaga iklim investasi jalan tol.

Editor: Valentino Verry
Kementerian PUPR via Kompas.com
Sekretaris Jenderal ATI, Krist Ade Sudiyono, mengatakan infrastruktur merupakan bagian dari kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) menilai, Pemerintah dan juga masyarakat memiliki peranan penting untuk menjaga iklim investasi jalan tol.

Menurut Sekretaris Jenderal ATI, Krist Ade Sudiyono, infrastruktur merupakan bagian dari kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah.

Untuk peranan Pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam hal ini mengundang partisipasi investor swasta.

Dan pengembalian investasinya didasarkan pada pengenaan tarif layanan.

Berdasarkan tiga skema kerjasama yang ditawarkan, sebagian besar menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Seperti investasi di jalan tol, memerlukan kapital yang besar dan tingkat pengembalian yang sangat panjang. Sehingga adanya kepastian usaha dan tingkat pengembalian jangka panjang merupakan kunci utama," jelas Krist dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).

Dirinya mencontohkan, seperti Tol Jogja-Bawen yang membutuhkan total investasi sebesar 14,26 triliun dengan pengembalian selama masa konsesi 40 tahun, maka tarif awal untuk golongan I yang dikenakan sebesar Rp 1.875/km.

Baca juga: Sejumlah Jalan Tol di Jabodetabek Terendam Banjir, Ini Daftarnya

Baca juga: Pemkab Bogor Gandeng Pemprov Jawa Barat Bangun Jalan Tol Khusus Tambang

Baca juga: Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 19 Masih Banjir dan Macet Parah, Diberlakukan Lajur Lawan Arah

Baca juga: Perbaikan Jalan Tol Jakarta Cikampek, Catat Titik dan Waktunya

Ia kembali menuturkan, kepastian usaha dan tingkat pengembalian juga harus didukung kerjasama yang baik dengan pihak yang memperolah manfaat.

Di mana dalam hal ini pemangku kepentingan daerah setempat termasuk Pemda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan masyarakat.

"Kerjasama yang baik ini harus dilakukan selama proses pembangunan maupun setelah beroperasi," ujar Krist.

Bentuk kerjasama yang baik, menurut Krist misalnya seperti saat periode persiapan proyek dimulai.

Dari komunikasi publik, pengadaan tanah, perijinan, hingga Amdal.

Pada masa konstruksi diantaranya penyediaan material galian, manajemen lalu lintas dan sebagainya.

Setelah masa beroperasi, dukungan dan kerjasama tetap dibutuhkan terutama dalam mengkomunikasikan ke publik saat dilakukan penyesuaian tarif jalan tol.

"Sebagai pihak yang mendapatkan manfaat nilai publik paling tinggi dari keberadaan infrastruktur, seyogyanya Pemerintah Daerah menjadi catalyst, fasilitator dan enabler yang aktif bagi proyek infrastruktur," pungkasnya. (Bambang Ismoyo)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved