Breaking News:

Kasus Mafia Tanah

Pernyataan Kapolri Soal Usut Tuntas Mafia Tanah, Disambut Gembira Pejuang Pencari Keadilan

Pernyataan Kapolri Soal Usut Tuntas Mafia Tanah, Disambut Gembira Pejuang Pencari Keadilan. Berikut Alasannya

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Advokat Argha Yudhistira 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Pernyataan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo yang akan mengusut tuntas masalah mafia tanah disambut semangat para pejuang pencari keadilan.

Harapan masyarakat agar Polri menegakkan hukum secara tegas, tanpa pandang bulu menjadi harapan baru.

Hal itu disampaikan oleh Argha Yudhistira, kuasa hukum, yang kini sedang berjuang agar putusan MK menolak permohonan PK.

Di mana perkaranya sudah masuk peninjauan kembali (PK) dengan Hasan Basri sebagai pemohon PK dengan nomor 946 PK/Pdt.G/2020.

Argha Yudhistira berpendapat bahwa telah terjadi kekeliruan dan kejanggalan dalam Putusan Perkara PK dengan Nomor Perkara : 946PK/PDT/2020.

Di antaranya tidak adanya novum baru dalam pengajuan Peninjauan Kembali tersebut.

Akan tetapi sebagai dasar untuk pengajuan Peninjauan Kembali hanya berupa asumsi dari pemohon.

“Ketua Majelis Hakim di dalam Peninjauan Kembali tidak mempertimbangkan dan meneliti hasil dari putusan-putusan terdahulu yang mana pada tingkat Kasasi telah diperiksa oleh Majelis Hakim DR HM Syarifuddin, sebagai Ketua Majelis dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung,” kata Argha.

Baca juga: Update Kasus Mafia Tanah di Kebon Sirih, Polisi Tingkatkan Statusnya Jadi Penyidikan

Sementara, di dalam putusan perkara Nomor 1157/PID B/2015/PN.Tng berbunyi : bahwa terdakwa H Sunata bin Arhasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Argha, Pemohon Peninjauan kembali yaitu Hasan Basri Tukiman di dalam kesaksiannya pada perkara Nomor 1157/PID B/2015/PN.Tng telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan pada Perkara No.30/Pdt.G/2016/PN.Tng.

Baca juga: Tren Kasus Covid-19 Bali Menurun, Sandiaga Uno Yakinkan Travel Bubble Siap Dibuka 

“Kami berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali oleh Hasan Basri Tukiman, melakukan kebohongan dalam memberikan kesaksian untuk obyek perkara yang sama dalam 2 perkara yang berbeda," kata Argha.

Karenanya tambah Argha, dirinya selaku pencari keadilan di Negara Republik Indonesia ingin mempertanyakan apa yang menjadi dasar Hakim Ketua dalam mengambil Keputusan Peninjauan Kembali perkara nomor : 946PK/PDT/2020?

"Bahkan pada tingkat kasasi telah di Periksa dan diputus oleh Majelis Hakim DR.H.M Syarifuddin,” tegasnya.

Argha berharap kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dapat memeriksa dan mencermati kembali terhadap Putusan untuk perkara Peninjauan Kembali perkara nomor : 946PK/PDT/2020 yang dia dapatkan dari situs resmi Direktori Mahkamah Agung. (bum)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved