Breaking News:

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Heran Pemprov Bernafsu Jual Saham PT Delta Produsen Miras

Prasetyo menyarankan eksekutif untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait upaya pelepasan saham Delta.

Warta Kota/Rangga Baskoro
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat memantau saluran air di Jalam Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2020). Pimpinan DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi heran dengan sikap Pemprov DKI Jakarta yang bernafsu untuk menjual saham daerah di PT Delta Djakarta, Tbk. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pimpinan DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi heran dengan sikap Pemprov DKI Jakarta yang bernafsu untuk menjual saham daerah di PT Delta Djakarta, Tbk.

Adapun perusahaan itu merupakan produsen bir yang ada di Jakarta.

“Kami tidak pernah menyuntikkan dana (penyertaan modal daerah) ke PT Delta. Ini ada apa? Ada apa dengan orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta,” kata Prasetyo pada Rabu (3/3/2021).

Baca juga: APA ITU PBG? Pengganti IMB yang kini Telah Dihapus dan Tidak Diperlukan lagi Pemilik Bangunan

Baca juga: Cuma 1 Ronde, Ternyata Ini Dia Petarung Satu-satunya yang Berhasil Bikin KO Khabib Nurmagomedov

Baca juga: Pesawat United Airlines Terpaksa Menunda Penerbangan karena Semua Penumpang Mendadak Batuk

Prasetyo juga mempertanyakan apa salahnya DKI memiliki saham di PT Delta.

Kata dia, selama ini PT Delta juga tidak memiliki masalah finansial.

“Kalau ada kebijakan eksekutif kayak gitu (melepas saham Delta), mana BUMD yang nggak mampu itu dicabut saja. Lah ini (Delta) nggak masalah,” ujar Prasetyo.

“Jadi bukan masalah agama halal tidak halal. Jangan dimasukan ke ranah itu,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menyarankan eksekutif untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait upaya pelepasan saham Delta.

Dia menyebut, dulunya perusahaan itu merupakan milik pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada Pemda DKI melalui Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin tahun 1960 silam.

“PT Delta tidak pernah dapat hibah dari pemerintah daerah. Itu istilahnya diberi pemerintah pusat ke DKI untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita (DKI). Kenapa kok ada PT Delta? Itu kan ada persoalan di Bir Bintang pada saat itu, zamannya pak Ali Sadikin,” ungkapnya.

“Sekarang serahkan saja kepada pemerintah pusat. Itu kan pusat memberikan kepada daerah untuk mengelola,” imbuhnya.

Halaman
123
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Mohamad Yusuf
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved