Breaking News:

Gandeng KPK, Sri Mulyani Kejar Wajib Pajak yang Diduga Lakukan Suap ke Pegawai Kemenkeu 

Sri Mulyani mengatakan, apabila terdapat bukti kekurangan pembayaran pajak maka DJP akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Istimewa
Menteri Keuangan Sri Mulyani menggandeng Komisi Pemilihan Korupsi (KPK). Yaitu untuk mengejar wajib pajak yang melakukan suap ke pegawai Kementerian Keuangan. 

Menteri Keungan Sri Mulyani nampak murka ketika mengetahui adanya praktik suap hingga puluhan miliar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Di mana kasus suap puluhan miliar di Direktorat Jenderal Pajak itu terjadi saat seluruh masyarakat menghadapi covid-19.

Kasus suap miliar rupiah itu pun disebut Sri Mulyani telah melukai perasaan dari seluruh jajaran pegawai.

Baca juga: APA ITU PBG? Pengganti IMB yang kini Telah Dihapus dan Tidak Diperlukan lagi Pemilik Bangunan

Baca juga: Cuma 1 Ronde, Ternyata Ini Dia Petarung Satu-satunya yang Berhasil Bikin KO Khabib Nurmagomedov

Baca juga: Pesawat United Airlines Terpaksa Menunda Penerbangan karena Semua Penumpang Mendadak Batuk

Sri Mulyani mengatakan, pegawai Kementerian Keuangan telah dan terus dan akan berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas.

"Apabila dugaan tersebut terbukti, ini merupakan suatu penghianatan bagi upaya seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang tengah dan terus berfokus untuk melakukan pengumpulan penerimaan negara," ujarnya saat konferensi pers "Pengusutan Dugaan Kasus Suap" secara virtual, Rabu (3/3/2021) dikutip dari Tribunnews.

Menurut dia, pajak adalah tulang punggung dari penerimaan negara dalam kondisi Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

"Jelas kita membutuhkan dan terus menjaga agar pemulihan ekonomi terjadi dan penerimaan negara terus diupayakan," kata Sri Mulyani.

Penerimaan negara, lanjutnya, dapat mendukung masyarakat di dalam menghadapi Covid-19 dan mendukung dunia usaha untuk pulih kembali.

"Ini merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan bagi kita semua," pungkas eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Seperti diketahui KPK tengah mengusut dugaan suap terkait pajak dengan nilai suap mencapai puluhan miliar rupiah.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, modus dalam kasus suap ini serupa dengan kasus-kasus yang pernah ditangani KPK sebelumnya, yakni wajib pajak menyuap pemeriksa pajak agar nilai pajaknya menjadi rendah.

Halaman
123
Editor: Mohamad Yusuf
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved