Breaking News:

Investasi Miras

Soal Investasi Miras, PP Muhammadiyah: Indonesia Bukan Cuma Raga dan Fisik

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak keras Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang menyebut tentang investasi miras.

Warta Kota/Desy Selviany
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pernyataan sikap Muhammadiyah terkait Perpres Investasi Miras. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak keras Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang menyebut tentang investasi miras

Muhammadiyah berharap pembangunan Indonesia kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila dan keagamaan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pernyataan sikap Muhammadiyah terkait Perpres tersebut.

Nashir mengatakan bahwa Muhammadiyah memiliki pandangan integratif, dimana pembangunan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Maka pembangunan ekonomi negara juga tidak boleh berdampak pada kerusakan moralitas bangsa.

Hal itulah kata Nashir yang pernah diungkapkan Mr Soepomo dan para founding fathers lainnya bahkan Soekarno.

"Pembangunan Indonesia setelah merdeka bukan hanya soal raga fisik karena Indonesia itu bernyawa yang juga sejalan dengan filosofis Soekarno dan semua para pendiri bangsa," ungkapnya dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube Muhammadiyah, Selasa (2/3/2021).

Terlebih kata Nashir, dalam agama Islam, minuman keras (Miras) sifatnya haram mutlak sehingga tidak dapat ditawar lagi.

Sehingga Nashir berharap, pemerintah juga dapat mendengarkan aspirasi umat Islam terkait Perpres tersebut.

Baca juga: Menyusul Muhammadiyah, PBNU Tolak Perpres Investasi Miras, Kiai Said Aqil: Bangsa Kita Bisa Rusak

Baca juga: Investasi Miras Bisa Dongkrak Ekonomi Daerah Kawasan Wisata, Direktur Riset CORE: Lihat Secara Utuh

Baca juga: Ferdinand Sebut Neraka Akan Lebih Banyak Dihuni Orang Mabuk Agama daripada Orang Mabuk Miras

Baca juga: Pigai Soroti soal Perpres Miras, Bocorkan Sosok Diduga Usul Perpres Miras di Wilayah-wilayah Kristen

Nashir juga berharap para pemimpin bangsa saat ini, baik pemimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat bijaksana dalam memilih pembangunan negara.

"Ke depan kita bersama-sama kawal Indonesia agar tetap satu cita-cita dengan pendiri bangsa yang hargai nilai-nilai agama, luhur, dan bangsa. Dimana nilai-nilai ekonomi banyak ruang untuk bersinegri dengan nilai-nilai agama," tandasnya.

Diketahui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam aturan tersebut, Jokowi kembali membuka bidang usaha yang sebelumnya masuk Daftar Negatif Investasi (DNI).

Salah satunya, yaitu membuka kembali investasi minuman beralkohol atau minuman keras dan minuman alkohol yang terbuat dari anggur. 

Penulis: Desy Selviany
Editor: Valentino Verry
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved