Breaking News:

OTT KPK

Penangkapan Nurdin Abdullah oleh KPK Juga Bikin Kaget Deputi V KSP

Dani mengatakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk memproses kasus tersebut.

TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari. Pada konferensi pers tersebut, KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus proyek pembangunan infrastruktur karena diduga menerima gratifikasi atau janji. KPK juga menetapkan tersangka kepada Sekdis PUPR Sulsel ER sebagai penerima dan AS selaku pemberi. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh KPK dalam dugaan kasus korupsi, mengagetkan sejumlah pihak, termasuk kalangan Kantor Staf Presiden.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengaku kaget dengan penangkapan Nurdin, karena sang Gubernur dikenal sebagai kepala daerah yang kreatif dan inovatif.

"Kita tentu kaget dengan hal tersebut, apalagi Gubernur Nurdin Abdullah dikenal sebagai gubernur yang kreatif dan inovatif," kata perempuan yang karib disapa Dani tersebut kepada wartawan, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Tolak Dua Laporan Soal Kerumunan Jokowi di NTT, Polri: Tak Ada Pelanggaran Hukum dalam Peristiwa Itu

Dani mengatakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk memproses kasus tersebut.

Karena, menurutnya korupsi merupakan musuh bersama.

"Korupsi membutuhkan keseriusan semua pihak untuk melakukan penanggulangan," katanya.

Baca juga: Minta Maaf Usai Jadi Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Demi Allah, Saya Tidak Tahu Apa-apa

Pemerintah, kata Dini, akan terus memastikan pencegahan dan penindakan korupsi dilakukan secara konsisten.

Pemerintah akan memperkuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) agar tercipta sistem pencegahan korupsi yang efektif dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

"Penguatan pencegahan ini sangat penting agar pengelolaan pemerintahan dilakukan secara transparan dan akuntabel."

Baca juga: Syarief Hasan: Kalau Ada KLB Partai Demokrat, Itu Abal-abal, Halusinasi Saja

"Sehingga kalau ada penyimpangan-penyimpangan akan segera diketahui."

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved