Breaking News:

Berita Populer

BERITA POPULER 27 FEBRUARI 2021: Profil Wakasad Baru | Gubernur Ditangkap KPK |Jurus Baru Anies

Berita-berita tentang covid-19, pergantian pejabat menjadi berita populer sepanjang Jumat 27 Februari 2021. Mari simak daftarnya.

Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Jubir KPK Ali Fikri hanya membenarkan ada penangkapan terhadap pejabat negara. 

Meski demikian, Nurul Ghufron sudah berkomentar melalui twitter dan membagikan berita terkait penangkapan itu. 

"Semoga ini semua akan semakin menurunkan angka korupsi kedepannya," tulis Nurul Ghufron melalui twitter mengomentari berita di media online.

Cuitan ini kemudian langsung dikomentari Donal Fariz.

"Belum ada ekspose dan penetapan tsk udah ujug-ujung umbar di medsos," ujar Donal Fariz.

@donalfariz: Membalas@Nurul_Ghufron @LaodeMSyarif dan 2 lainnya Semestinya komunikasi pimpinan KPK prudent & dijaga alurnya. Belum ada ekspose dan penetapan tsk udah ujug-ujung umbar di medsos.

Setelah mendapat komentar itu, tak lama kemudian Nurul Ghufron menghapus cuitannya tersebut.

Cuitan pimpinan KPK terkait Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ditangkap KPK diduga korupsi langsung dikritik aktivis antikorupsi Donald Fariz.
Cuitan pimpinan KPK terkait Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ditangkap KPK diduga korupsi langsung dikritik aktivis antikorupsi Donald Fariz. (layar tangkap twitter)

Baca juga: OTT KPK Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dibawa ke Jakarta dengan Barang Bukti Rp 1 Milyar

Donal Fariz SH MH adalah seorang aktivis anti-korupsi Indonesia, demikian ditulis Wikipedia.

Ia bergabung ke dalam LSM ICW. Di LSM tersebut, Donal Fariz bertugas sebagai Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch.

Ia merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat. 

Baca juga: APA Itu Vaksin Gotong Royong & Apa Hubungannya dengan PDI Perjuangan, Apa Saja Jenis Vaksin Corona

Siapa Nurul Ghufron

Sementara itu, Nurul Ghufron adalah satu dari lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Kelima pimpinan KPK 2019-2023 adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.

Dari kelima orang yang dilantik menjadi pimpinan KPK, ada satu yang termuda. Dia adalah Nurul Ghufron.

Lalu, bagaimana rekam jejaknya?

Ghufron satu-satunya pimpinan KPK yang mempunyai latar belakang sebagai akademisi.

Pria kelahiran Sumenep itu pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sebelum menjadi akademisi, Ghufron pernah berprofesi sebagai pengacara.

Laki-laki yang lahir pada 22 September 1974 ini juga sedang mengikuti proses pemilihan rektor Universitas Jember saat proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK.

Ghufron pernah melaporkan kekayaannya senilai Rp 1.832.777.249 berdasarkan situs LHKPN.

Dalam tes wawancara dan uji publik, jika terpilih, Ghufron berjanji mengatasi konflik internal KPK lewat kesamaan visi antara pimpinan dan pegawai.

Menurut dia, internal KPK berasal dari banyak latar belakang, mulai dari penegak hukum, baik kejaksaan, maupun kepolisian hingga masyarakat sipil.

"Maka pertama dan utama adalah menyepakati visi dulu, menyepakati target bersama. Bahwa Anda dengan saya itu bukan paling utama, tapi Anda dengan saya memiliki pos masing-masing untuk tujuan bersama," kata Ghufron.

Sempat tidak bisa dilantik jadi Komisioner KPK

Usia Nurul Ghufron yang baru mencapai 45 tahun sempat menjadi polemik untuk dilantik sebagai pimpinan KPK dalam konteks penerapan Undang-Undang KPK hasil revisi.

Dikutip dari Kompas.com, 7 Oktober 2019, pasal 29 huruf e UU KPK lama menyatakan syarat pimpinan KPK sekurang-kurangnya berumur 40 tahun.

Sementara, pada UU KPK hasil revisi menyebutkan bahwa ketentuan umur pimpinan KPK paling rendah 50 tahun.

Ternyata, diketahui bahwa polemik tersebut bersumber dari kesalahan penulisan alias tipo para wakil rakyat atas UU KPK hasil revisi.

Pasal 29 huruf e UU KPH hasil revisi tipo berbunyi,

"Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan."

Dalam angka dituliskan "50" tahun, tapi dalam huruf dituliskan "empat puluh" tahun. Kesalahan penulisan inilah yang membuat Istana mengembalikan draf UU KPK hasil revisi kepada DPR untuk dikoreksi.

Meski demkian, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, Nurul Ghufron masih bisa dilantik meski baru berusia 45 tahun.

Alasannya, saat Ghufron mendaftar dan disahkan sebagai capim KPK terpilih, prosesnya masih mengacu pada Undang-Undang KPK yang lama yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2002.

"Sudah dibahas bahwa dalam asas hukum ada asas non retroaktif, maka pada saat pemilihan saudara Ghufron sebagai capim KPK itu tanggal 17 September masih menggunakan UU yang lama yaitu UU KPK 30/2002 dan proses itu sudah dilakukan di tingkat pertama dan kedua," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019) seperti dikutip dari Kompas.com, 28 Oktober 2019.
 

3. Jurus Baru Anies di Pandemi Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, pemerintah daerah menerapkan kolaborasi kolosal untuk menangani pandemi Covid-19.

Kolaborasi ini dibutuhkan demi menekan penyebaran Covid-19 di Ibu Kota.

“Pada saat kita menghadapi pandemi, sebagian adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga ini juga harus dikerjakan sebagai kolaborasi dengan masyarakat.

Penularan terjadi antar pribadi dan penularan menjadi makin cepat bila protokol kesehatan tidak diikuti,” kata Anies saat webinar Milad IX Rekan Indonesia secara virtual pada Sabtu (27/2/2021).

Dokter Tirta Sebut Aksi Bagi Souvenir Jokowi di NTT untuk Bubarkan Kerumunan, Tengku Zul Tertawa

Cara Cek Kelolosan Kartu Prakerja Gelombang 12, Nomor Ponsel Wajib Aktif dan Akses di Laman Resminya

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan langkah 3T, yaitu testing (pengetesan), tracing (pelacakan) dan treatment (pengobatan).

Namun upaya ini perlu didukung gerakan 3M yang dilakukan masyarakat yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sesering mungkin.

“Kolaborasi harus diteruskan, karena tidak mungkin negara saja yang bekerja membereskan 3T tanpa ada peran dari warga untuk memastikan 3M berjalan dengan baik,” jelas Anies.

Baca juga: Sedih usai Ditolak Hubungan Intim Teman Kencannya, Seorang Pria Tewas Mendadak di Kamar Hotel

Sebaliknya, kata Anies, tidak mungkin juga warga hanya mengerjakan 3M tapi pemerintah tidak meningkatkan kemampuan testing, tracing dan treatment.

“Inilah sebuah kolaborasi kolosal yang dilakukan secara masif karena tidak mungkin salah satu berjalan sendiri lalu menghasilkan perubahan,” ujar Anies.

“Alhamdulillah, kita sekarang menyaksikan sedikit demi sedikit terjadi pergeseran, mulai terjadi perubahan. Dan kita berharap kolaborasi ini berjalan terus,” lanjut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini.

Baca juga: Serius Akan Persunting Putri Delina Anak dari Komedian Sule, Jeffry Reksa Siap Jadi Mualaf?

Baca juga: Anies Unggah Foto Pakai Batik Merah Gambar Banteng Sambil Tersenyum, Bikin Heboh Netizen

Seperti diketahui, 3T yang dilakukan DKI di antaranya memaksimalkan pengetesan kepada warga di Jakarta. Rata-rata pemeriksaan tes PCR di Jakarta mencapai 274.608 orang per 1 juta penduduk.

Kemudian untuk pelacakan Covid-19 dilakukan kepada 30 orang yang menjalani kontak erat dengan orang yang terpapar Covd-19.

Sementara untuk langkah pengobatan, DKI telah menyiapkan 106 rumah sakit rujukan dengan tempat tidur isolasi mencapai 8.275 unit dan tempat tidur ICU 1.130 unit.

Fasilitas kesehatan yang disediakan setelah Pemprov DKI juga menggandeng berbagai pihak. Di antaranya lembaga vertikal, BUMN, TNI-Polri, dan pihak swasta. 

Baca juga: Tak Digubris Banyak Fraksi Lain, PSI Tetap Ngotot Upayakan Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

(Tribunnews.com/Daryono) (Kompas.com, Achmad Nasrudin Yahya/faf/TribunManado)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sosok Mayjen TNI Bakti Agus Fadjri, Wakil KSAD Baru, Pernah Jadi Komandan Korem di Solo, 

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved