Breaking News:

Alasan Bareskrim Tolak Laporan, Kerumunan Jokowi di NTT Bukan Atas Dasar Undangan Atau Diajak

Bareskrim Polri enggan menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Antiketidakadilan dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Istimewa
Kerumunan warga saat kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere, Nusa Tenggara Timur 

WARTAKOTALIVE, SEMANGGI - Bareskrim Polri enggan menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Antiketidakadilan dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Dua laporan itu terkait dugaan pelanggaraan protokol kesehatan, saat penyambutan Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu.

"Bukan ditolak, tetapi didahului proses konsultasi antara petugas SPKT Bareskrim dengan pihak yang akan membuat laporan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono, saat dikonfirmasi, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Tolak Dua Laporan Soal Kerumunan Jokowi di NTT, Polri: Tak Ada Pelanggaran Hukum dalam Peristiwa Itu

Hasil konsultasi, kata Rusdi, petugas SPKT Bareskrim menyimpulkan kegiatan Presiden itu tidak bisa dijerat Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Karena masyarakat datang berkerumun, ingin melihat Jokowi dan bukan atas dasar undangan atau ajakan berkumpul," tuturnya.

Maka dari itu, polisi menilai unsur ajakan tidak terpenuhi sebagai dasar untuk menjerat dengan pasal pidana tersebut.

Baca juga: Minta Maaf Usai Jadi Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Demi Allah, Saya Tidak Tahu Apa-apa

"Karenanya petugas SPKT Bareskrim tidak memproses dalam sebuah laporan polisi, berdasarkan hasil kesimpulan itu," jelas Rusdi.

Sebelumnya, pihak Istana merespons beredarnya video Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah kerumunan warga, saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/2/2021).

Dalam video berdurasi 30 detik yang diterima Tribunnews, Presiden tampak ke luar dari atas sunroof mobil, dan melambaikan tangan kepada warga yang berkerumun.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, video tersebut merupakan rekaman saat Presiden berada di Maumere, NTT.

Baca juga: Sama Seperti PDIP, PKB Dukung Revisi UU Pemilu tapi Tetap Ingin Pilkada Digelar 2024

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved