Breaking News:

Waka DPD RI: Kebijakan Pembatasan Usia Kendaraan di Jakarta Mesti Disusun Secara Komprehensif

Sultan B Najamudin meminta kebijakan itu mesti dijalankan dengan tetap memperhatikan dari berbagai macam aspek lainnya secara komprehensif.

Dok. Humas DPD RI
Senator muda asal daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, yang juga Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. 

WARTAKOTALIVE.COM, BENGKULU — Dalam pemberitaan media massa kembali ramai tentang pro kontra terhadap kebijakan intruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, antara lain pembatasan usia kendaraan.

Dalam instruksi tersebut, Gubernur Anies Baswedan meminta memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai tahun 2019 ini. Selain itu, kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun bakal dilarang beroperasi di DKI Jakarta pada 2025.

Hal ini menarik komentar dari banyak pihak, termasuk senator muda asal daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, Sultan B Najamudin.

Wakil Ketua DPD RI tersebut meminta kebijakan itu mesti dijalankan dengan tetap memperhatikan dari berbagai macam aspek lainnya secara komprehensif selain hanya dari motif bagaimana mengatasi polusi udara di Jakarta.

Sebab baginya kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan publik secara luas, termasuk pada implikasi sosio, ekonomi dan budaya masyarakat.

"Saya berharap regulasi bersama tekhnis operasionalnya yang sedang disusun harus dilandasi rasa keadilan sosial bagi seluruh warga DKI Jakarta,” tutur pria yang akrab dipanggil SBN tersebut dalam keterangan resminya, Sabtu (27/2/2021)

“Dan juga dalam proses pembentukan maupun kesiapan penerapan aturan tersebut mesti memenuhi seluruh prasyarat instrumen penunjang yang disusun dengan melewati tahapan yang tetap memperhatikan setiap rasio dampak positif-negatifnya," imbuhnya.

Mengutip data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan mobil penumpang yang terdaftar secara resmi pada tahun 2014-2025 (berumur 10 tahun) adalah sebanyak 3,2 juta unit. Sementara motor sebanyak 13,9 juta unit.

"Bagi sebagian orang mungkin kebijakan ini hanya memiliki orientasi kesehatan lingkungan, tapi bagi saya banyak aspek yang mesti diperhatikan,” kata Sultan.  

Sultan pun mencontohkan, berapa banyak usaha bengkel yang akan berkurang pendapatannya karena memiliki segmentasi pasar dari mobil bekas, berapa banyak sektor usaha mikro kecil dan menengah dalam kegiatan usahanya bergantung pada kendaraan tua dalam menjalankan roda bisnisnya.

Halaman
123
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved