Breaking News:

Berita Internasional

Kasus Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi, Laporan Badan Intelejen AS Ditolak Arab Saudi, Ada Apa?

Laporan Badan Intelejen AS soal kasus pembunuhan Jamal Khashoggi ini justru ditolak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arab Saudi.

Editor: Panji Baskhara
Mohammed al-Shaikh dan Oscar del Pozo/AFP
Laporan Badan Intelejen AS soal kasus pembunuhan Jamal Khashoggi ini justru ditolak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arab Saudi. Foto: Jurnalis Jamal Khashoggi dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pihak Badan Intelejen AS merilis kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, Jumat (26/2/2021).

Namun, laporan Badan Intelejen AS soal kasus pembunuhan Jamal Khashoggi ini justru ditolak oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arab Saudi.

Mengutip Al Jazeera, laporan itu, menunjuk pertanggungjawaban Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

"Kerajaan Arab Saudi sepenuhnya menolak penilaian negatif, salah dan tidak dapat diterima dalam laporan yang berkaitan dengan kepemimpinan Kerajaan," katanya Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Saudi Press Agency.

Baca juga: Kecewa 5 Pembunuh Jamal Khashoggi Batal Dihukum Mati, Turki: Siapa yang Ingin Dia Mati?

Baca juga: 5 Hukuman Mati Dibatalkan, Tunangan Jamal Khashoggi: Siapa Bertanggung Jawab? Di Mana Jenazahnya?

Baca juga: UPDATE Dengan Alasan Keluarga Mengampuni, 5 Pembunuh Jurnalis Jamal Khashoggi Batal Dihukum Mati

"(Arab Saudi) mencatat laporan tersebut berisi informasi dan kesimpulan yang tidak akurat," tambah pernyataan tersebut.

Laporan Badan Intelijen AS, yang dirilis oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional AS menegaskan bahwa agen mata-mata AS telah menyimpulkan MBS "menyetujui operasi" untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi di Istanbul, Turki.

Diketahui, Jamal Khashoggi dibunuh dan dimutilasi oleh regu pembunuh Arab Saudi di dalam konsulat Saudi di Istanbul.

Namun, tubuh Jamal Khashoggi tidak pernah ditemukan.

"Ini adalah kejahatan yang menjijikkan dan pelanggaran mencolok terhadap hukum dan nilai Kerajaan," kata pernyataan Kementerian itu.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved