Breaking News:

Banjir Jakarta

Anies Trending karena Mau Diinterpelasi PSI Hingga Klaim yang Diragukan Stafsus Menteri PUPR

Anies (Baswedan) trending topic pagi ini. Isi utamanya soal rencana pengajuan hak interpelasi yang dilakukan Fraksi Partai Solidaritas (PSI).

Warta Kota/Desy Selviany
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi yang sempat terendam banjir di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (22/2/2021). Klaim keberhasilan Anies sukses tangani banjir diragukan stafsus Menteri PUPR 

“(Dibanding daerah lain di Indonesia) hanya Jakarta yang bisa mengatasi banjir dalam sehari,” tutur Ahmad Riza Patria.

Menanggapi hal tersebut, Firdaus Ali justru mempertanyakan kinerja Anies Baswedan.

Firdaus Ali kemudian membeberkan janji Anies Baswedan yang nyatanya tidak sesuai dengan kenyataan.

Misalnya, Anies mengatakan target enam jam menyelesaikan genangan, tapi di Kemang delapan jam belum surut.

Baca juga: PSI Gunakan Hak Interpelasi untuk Panggil Anies terkait Penanggulangan Banjir

Firdaus Ali kemudian menyinggung ada daerah yang selama ini tidak pernah tergenang banjir, justru saat ini tergenang. "JORR tidak pernah tergenang sebelumnya,” ungkap Firdaus Ali.

Sebelumnya, Sutiyoso, mantan gubernur DKI Jakarta, berujar banjir perlu ditangani di bagian hilir dan hulu.

Pensiunan tentara yang biasa dipanggil Bang Yos ini menceritakan bahwa yang paling sulit adalah menormalisasi sungai di hilir.

Untuk bagian hulu, Bang Yos menyerukan agar pembangunan waduk-waduk segera diselesaikan.

"Kita harus parkir (aliran) 13 sungai itu. Kalau (koordinasi) hulu dan hilir terjadi, saya jamin tidak banjir lagi,” kata Sutiyoso.

 Apa itu interpelasi?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), interpelasi adalah permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu.

UU No. 22 tahun 2003 menjelaskan interpelasi sebagai hak (legislatif) untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak interpelasi tidak bisa dilakukan oleh satu fraksi saja, melainkan harus diikuti oleh lebih dari satu partai dan beranggotakan 15 anggota DPRD.

PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta dan membutuhkan tujuh anggota DPRD dari fraksi yang berbeda untuk memuluskan pemanggilan Anies melalui interpelasi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Disambut Gelak Tawa Pimpinan DPRD DKI",  Penulis : Ivany Atina Arbi

Editor: Wito Karyono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved