Anies Trending karena Mau Diinterpelasi PSI Hingga Klaim yang Diragukan Stafsus Menteri PUPR

"Haha bagaimana mau interpelasi, silakan saja siapa yang mau nyambut?" ujar Taufik.

Ia meragukan akan ada fraksi lain yang mau mendukung rencana tersebut, mengingat PSI sendiri pernah ditinggal di ruang rapat paripurna akhir tahun lalu karena membongkar rencana naik gaji para anggota dewan DKI.

Seperti diketahui sebelumnya, partai yang baru bergabung dengan DPRD DKI Jakarta pada 2019 ini sering melontarkan kritik terhadap pemerintahan Anies, terutama soal anggaran yang tidak transparan.

Baca juga: Cerita Para Selebritas Ketika Disunat Saat Dewasa, Ada untuk Kesehatan dan Siap-siap Masuk Islam

Sejumlah fraksi di DPRD DKI tidak menunjukkan dukungannya terhadap rencana interpelasi tersebut.

Di antaranya adalah Fraksi PDI-P dan PKS. Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, evaluasi penanganan banjir sebaiknya dilakukan melalui rapat kerja, bukan dengan interpelasi.

"Dalam konteks ini saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).

Sedangkan Fraksi PKS, yang mengusung Anies di Pilgub 2017 lalu, menganggap rencana interpelasi ini sebagai pencitraan belaka.

Baca juga: Koleksi Busana Muslim Menjelang Ramadan dari Elzatta Angkat Motif Nusantara

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai rencana interpelasi ini dilontarkan oleh Fraksi PKS agar tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.

Arifin yakin rencana tersebut tidak akan mendapat dukungan dari fraksi-fraksi yang lain.

"Biasa lah itu bagian dari pencitraan. Paling juga teman-teman (fraksi) yang lain pasti tidak akan merespons, tidak akan menanggapi," ujar Arifin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Klaim Keberhasilan Anies Dipertanyakan?

Sementara itu Firdaus Ali, staf khusus Menteri PUPR, senang dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang menyerukan agar tidak mempolitisasi banjir.

Ini karena, menurutnya, yang sejak awal mempolitisasi banjir ialah Anies, gubernur DKI Jakarta.

“Untuk pemerintah DKI, fokus saja, tidak usah banyak bicara. Kerjakan seperti menteri PUPR bekerja. tunaikan apa yang jadi kewajiban pemprov,” ujar Firdaus.