Breaking News:

Banjir Jakarta

Anies Trending karena Mau Diinterpelasi PSI Hingga Klaim yang Diragukan Stafsus Menteri PUPR

Anies (Baswedan) trending topic pagi ini. Isi utamanya soal rencana pengajuan hak interpelasi yang dilakukan Fraksi Partai Solidaritas (PSI).

Warta Kota/Desy Selviany
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi yang sempat terendam banjir di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (22/2/2021). Klaim keberhasilan Anies sukses tangani banjir diragukan stafsus Menteri PUPR 

Menurut Justin, hak interpelasi diambil sebagai jalan konstitusional untuk mendengar alasan dari Anies terkait penanganan banjir Jakarta.

"Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir," kata Justin.

Baca juga: Kejari Depok Fokus Kawal Janji Kampanye Idris-Imam Rp 5 Miliar Setiap Kelurahan

Disambut gelak tawa pimpinan DPRD

Ketua Dewan Penasihan DPD Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menyambut rencana interpelasi tersebut dengan gelak tawa.

"Haha bagaimana mau interpelasi, silakan saja siapa yang mau nyambut?" ujar Taufik.

Ia meragukan akan ada fraksi lain yang mau mendukung rencana tersebut, mengingat PSI sendiri pernah ditinggal di ruang rapat paripurna akhir tahun lalu karena membongkar rencana naik gaji para anggota dewan DKI.

Seperti diketahui sebelumnya, partai yang baru bergabung dengan DPRD DKI Jakarta pada 2019 ini sering melontarkan kritik terhadap pemerintahan Anies, terutama soal anggaran yang tidak transparan.

Baca juga: Cerita Para Selebritas Ketika Disunat Saat Dewasa, Ada untuk Kesehatan dan Siap-siap Masuk Islam

Sejumlah fraksi di DPRD DKI tidak menunjukkan dukungannya terhadap rencana interpelasi tersebut.

Di antaranya adalah Fraksi PDI-P dan PKS. Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, evaluasi penanganan banjir sebaiknya dilakukan melalui rapat kerja, bukan dengan interpelasi.

"Dalam konteks ini saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).

Halaman
1234
Editor: Wito Karyono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved