Breaking News:

PSI Gunakan Hak Interpelasi untuk Panggil Anies terkait Penanggulangan Banjir

Dia menduga, Anies sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah banjir.

TribunJakarta/Nur Indah Farrah Audina
Justin Adrian Untayana, anggota DPRD DKI Jakarta dari partai PSI 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Buntut musibah banjir yang terjadi di Ibu Kota mendorong Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kembali menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hak interpelasi kali ini bukan soal keramaian di rumah Habib Rizieq Shihab (HRS), tapi penanggulangan banjir di wilayah Pejaten Timur, Jakarta Selatan dan Cipinang Melayu, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana mengatakan, pihaknya memakai hak interpelasi karena memandang Anies tidak serius dalam menanggulangi banjir. Dia menduga, Anies sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah banjir.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Justin berdasarkan keterangan yang diterima pada Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Jokowi Buka Izin Investasi Miras, MUI: Mulutnya Teriak Pancasila, Praktiknya Kapitalisme

Baca juga: Pelaku UMKM Depok Minta Idris-Imam Perhatikan Mereka, Berharap Ada Bantuan Rutin Tiga Bulan Sekali

Justin juga mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, pembebasan lahan normalisasi, dan mandeknya proyek normalisasi atau naturalisasi. Bahkan konsep normalisasi dan naturalisasi itu menimbulkan kebingungan kosa kata di kalangan masyarakat.

Apalagi, Anies yang telah menjabat selama 3,5 tahun malah mendorong untuk merevisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017–2022. Salah satu poin yang disorot PSI adalah penghapusan proyek normalisasi dari RPJMD yang ada saat ini.

“Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir, akibatnya rakyat yang menderita. Kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies,” jelas Justin.

Menurutnya, DKI juga menghambat upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menormalisasi Sungai Ciliwung. Sebagai contoh, DKI batal melakukan pembebasan 118 bidang tanah senilai Rp 160 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2019.

Baca juga: Tinjau Kampung Tangguh Jaya di Pondok Aren, Kapolda Metro Jaya: Siap 24 Jam Tangani Kasus Covid-19

Baca juga: Terlibat Kudeta AHY, Partai Demokrat Pecat Tujuh Kadernya Secara Tidak Hormat, Berikut Nama-namanya

“Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali,” ujar Justin.

Justin menyoroti tidak adanya solusi dari Gubernur. Anies hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir. Sebagai contoh, Gubernur Anies menjelaskan banjir di Kemang disebabkan Kali Krukut yang meluap.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Agus Himawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved