Breaking News:

Partai Politik

Desakan KLB Dianggap Kudeta, Politikus Senior Partai Demokrat: SBY Lebay

Menurutnya, penjelasan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu terlalu reaktif dan penuh emosi.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Politikus senior Partai Demokrat Darmizal MS ditemui wartawan di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2021). 

"Setelah KLB kita akan kembalikan mereka, karena mereka adalah pejuang-pejuang yang niatnya adalah memperbaiki partai ini, menjemput kecemerlangan."

"Dan kami yakin ini gairah dari DPP, DPD, DPC pasca-kongres akan luar biasa untuk bekerja," bebernya.

Not for Sale!

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya merespons Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

"Awal tahun 2021 ini, tepat partai kita berusia 20 tahun, kita kembali menghadapi ujian dan cobaan sejarah."

"Ketika kita semua tengah berjuang sekuat tenaga untuk masa depan partai yang cerah, perjuangan yang damai, konstitusional dan tidak berniat jahat."

Baca juga: Sama Seperti PDIP, PKB Dukung Revisi UU Pemilu tapi Tetap Ingin Pilkada Digelar 2024

"Dan ketika di bawah kepemimpinan AHY dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat."

"Bagai halilintar di siang bolong ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD."

"Selanjutnya kita sebut GPK PD yang ingin mengambilalih kepemimpinan partai yang sah," ujar SBY dalam video yang diterima Tribunnews, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: 5 Hal yang Harus Diketahui Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19, Tak Perlu Makanan Khusus

SBY memaparkan, GPK PD adalah gerakan yang hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah.

Gerakan itu, kata dia, juga berusaha mengganti kepemimpinan partai dengan orang luar yang bukan kader demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah.

"Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," ucap SBY.

Baca juga: Mengaku Dikriminalisasi, Irjen Napoleon Bonaparte Diminta Ungkap Siapa Pihak yang Ia Tuduh

SBY menegaskan, partai berlambang mercy itu tidak diperjualbelikan.

Presiden RI ke-6 itu juga menegaskan meski partainya tidak berlimpah dari segi materi, Partai Demokrat tak akan tergiur dengan uang.

"Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale!"

Baca juga: BMKG Deteksi Bibit Siklon, Cuaca Ekstrem Diprediksi Melanda Jabodetabek pada 24-27 Februari 2021

"Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi."

"Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya," tegasnya.

Sumpah Setia

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyesalkan adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

Bahkan, SBY sampai menyatakan sumpah setianya kepada partai berlambang mercy tersebut.

Dia menegaskan akan menjadi benteng bagi Partai Demokrat.

Baca juga: JADWAL Lengkap dan Live Streaming Ibadat Jalan Salib 2021 di Jakarta dan Sekitarnya

"Insyaallah, sepanjang hayat dikandung badan, saya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat."

"Dan akan menjadi benteng dan bhayangkara partai ini."

"Menghadapi siapa pun yang akan mengganggu, merusak, merebut, dan menghancurkan partai kita," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: DKI Baru Punya 3.964 Sumur Resapan dari Target 1,8 Juta, Wagub: Tak Mungkin Diselesaikan Anies

"Ini sumpah saya. Sumpah dan kesetiaan saya di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa."

"Kesetiaan terhadap partai inilah darah saya, juga milik saya yang paling berharga."

"Tentu di bawah kesetiaan saya kepada bangsa dan negara tercinta," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Timbulkan Kerumunan Warga, Politikus PAN: Sangat Berbahaya, Protokol Harus Bertanggung Jawab

SBY menyampaikan dirinya tidak akan pernah meninggalkan Partai Demokrat.

Sebab, dirinya bangga pernah menjadi penggagas, turut membina, memimpin, dan membesarkan partai itu bersama istri tercinta.

Presiden RI ke-6 itu juga menegaskan bangga dan hormat kepada para kader yang setia terhadap Partai Demokrat, meski partainya berada di luar pemerintahan selama tujuh tahun.

Baca juga: Jokowi Timbulkan Kerumunan di NTT, Politisi PKS: Bukan Spontanitas, Suvenir Sudah Disiapkan di Mobil

"Saya bangga, seraya memberi hormat, kepada jutaan kader yang juga setia dan mencintai partainya."

"Mereka adalah para kader yang kuat dan tabah dalam suka dan duka."

"Kader yang tidak pernah mengganggu, membuat masalah, dan bahkan berkhianat," ucapnya.

Baca juga: Pesan Kapolri kepada Kabareskrim Baru: Dengarkan Suara Rakyat

SBY mengatakan, yang terlibat dalam isu kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah kader yang ingin menjual partainya.

Mereka juga disebut sebagai kader yang jarang muncul atau hanya muncul lima tahun sekali.

"Bukan pula kader atau mantan kader yang ingin menjual partai kita demi imbalan uang dan kedudukan, partai yang kita bangun dengan susah payah, disertai keringat dan cucuran air mata."

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 24 Februari 2021: Tambah 7.533, Total Kasus Positif Jadi 1.306.141 Orang

"Bukan pula mereka yang pada tahun-tahun yang berat tidak kelihatan batang hidungnya."

"Dan hanya muncul 5 tahun sekali menjelang kongres untuk memaksakan kehendaknya, atau menjelang pencalonan anggota legislatif dalam pemilu agar dia dicalonkan."

"Saya SBY, bersyukur dan bangga bersama para kader yang setia tersebut, dan akan tetap bersama Partai Demokrat dalam jatuh bangunnya partai ini," paparnya.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 Indonesia 24 Februari 2021: Sudah 1.363.138 Orang Disuntik Dosis Pertama

SBY membenarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Surat itu dikirim akibat ada dugaan keterlibatan pejabat tinggi pemerintahan, mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

"Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat pemerintahan itu tidak terjadi."

Baca juga: Jokowi Jalan Sendirian di Tengah Sawah Tanpa Penjagaan Paspampres, Ini Penjelasan Pihak Istana

"Dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik."

"Secara moral Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut," ujar SBY.

Dalam video itu, SBY juga menyinggung nama Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Baca juga: Kehadiran Jokowi Timbulkan Kerumunan Warga di NTT, Istana: Itu Spontanitas

Moeldoko adalah pejabat yang diduga terlibat dalam isu kudeta partai berlambang mercy itu.

SBY meyakini apa yang dilakukan Moeldoko terkait kudeta itu dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi.

"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi."

Baca juga: Lantik Komjen Agus Andrianto, Kapolri Minta Kabareskrim Tegakkan Hukum Berkeadilan

"Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi miliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu."

"Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," imbuhnya.

SBY juga meyakini nama Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo hingga Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, dicatut namanya dalam hal ini.

Baca juga: Jangan Takut! Covid-19 Tidak Bisa Menular Lewat Air Banjir

"Saya juga punya keyakinan bahwa nama Menkopolhukam Prof Mahfud, dan Menkumham Yasonna Laoly juga dicatut namanya."

"Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan, yang juga disebut-sebut namanya."

"Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat," bebernya. (Chaerul Umam)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved